Pemerintah Indonesia Telah Menarik Utang Sebesar Rp198,9 Triliun pada 2023

JEKTVNEWS.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah menarik utang sebesar Rp198,9 triliun sejak Januari 2023 hingga September 2023. Langkah ini diambil sesuai dengan ketentuan UU APBN 2023 yang memperbolehkan pemerintah untuk menarik utang hingga mencapai Rp696,3 triliun. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjaga defisit anggaran tetap sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani menjelaskan, "Sampai dengan September 2023, realisasi pembiayaan utang masih relatif kecil, yaitu sekitar Rp198,9 triliun. Ini artinya baru sekitar 28,6 persen dari alokasi pembiayaan utang yang telah diatur dalam UU APBN."

BACA JUGA:Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Menekankan Kepatuhan Pertamina dalam Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah telah mengalami penurunan yang signifikan dalam pembiayaan utang. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, pembiayaan utang mencapai Rp480,4 triliun, yang berarti terjadi penurunan sebesar 58,6 persen. Sri Mulyani juga memberikan rincian bahwa pembiayaan utang hingga saat ini sebagian besar dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN), yang mencapai Rp181,4 triliun atau sekitar 25,4 persen dari alokasi yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBN hingga mencapai Rp712,9 triliun sepanjang tahun 2023. Namun, jumlah penerbitan SBN juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, penerbitan SBN dalam periode sembilan bulan pertama mencapai Rp470,9 triliun.

BACA JUGA:Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS, Ditopang Data Ekonomi AS yang Positif

Selain melalui SBN, pemerintah juga mengambil pinjaman sebesar Rp16,6 triliun sesuai dengan alokasi dalam APBN. Hingga September 2023, jumlah pinjaman yang telah terealisasi mencapai Rp17,4 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 83,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana per September 2022, pinjaman yang telah terealisasi mencapai Rp9,5 triliun. Langkah-langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengelola defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dengan pembiayaan yang lebih terkontrol, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber: