Prabowo Siap Bikin Badan Penerimaan Negara: Struktur Lengkap Bocor ke Publik!
Struktur organisasi Badan Penerimaan Negara bocor ke publik, menunjukkan visi besar Prabowo dalam reformasi penerimaan negara.--
JEKTVNEWS.COM - Langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan efisien mulai menunjukkan bentuknya. Salah satu ide revolusionernya sejak kampanye Pilpres 2024, yakni pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), kini semakin nyata dengan beredarnya rancangan struktur organisasinya ke publik.
Adalah Edi Slamet Irianto, mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang secara terbuka memaparkan rancangan tersebut dalam forum ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs yang digelar di Kantor PBNU pada Rabu, 11 Juni 2025.
Meski rancangan ini belum final, struktur tersebut merupakan gambaran awal tentang bagaimana Prabowo akan merombak sistem penerimaan negara untuk mengejar target ambisius menuju Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA:Kisah Naga dan Viking Hidup Kembali, Remake Live-Action How to Train Your Dragon Tayang di Bioskop!
Edi mengungkapkan bahwa struktur organisasi BPN telah dibahas secara serius oleh TKN sejak masa kampanye Pilpres 2024. Menurutnya, rancangan ini bahkan sudah pernah ditunjukkan kepada Prabowo. "Itu dulu waktu pembahasan BPN itu sendiri, waktu di TKN," jelas Edi saat dikonfirmasi wartawan.
Namun, Edi juga menegaskan bahwa struktur ini belum bersifat final dan masih bisa berubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan saat lembaga ini benar-benar dibentuk. "Masih bisa berubah tergantung situasi nanti, kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan," imbuhnya.
Prabowo pertama kali menggulirkan ide pembentukan Badan Penerimaan Negara saat kampanye Pilpres 2024. Ia menilai bahwa sistem penerimaan negara selama ini tersebar di banyak lembaga sehingga tidak efisien.
BACA JUGA:Mudah dan Cepat! Begini Cara Cek NIK Karyawan di SIPP BPJS Ketenagakerjaan agar Tak Gagal Klaim
Visi ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dalam dokumen strategis tersebut, disebutkan secara eksplisit tentang urgensi pembentukan BPN sebagai bagian dari roadmap menuju Indonesia yang sejahtera dan mandiri secara fiskal.
Struktur yang dipaparkan Edi menunjukkan bahwa BPN akan memiliki kekuatan dan kedudukan setara kementerian, bahkan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Berikut adalah susunan lengkapnya:
Dewan Pengawas (supervisi tertinggi):
-
Menko Perekonomian (Ex Officio)
-
Panglima TNI (Ex Officio)
-
Kapolri (Ex Officio)
-
Jaksa Agung (Ex Officio)
-
Sumber:
- Share:
