Ujian Pertama 503 Kepala Daerah, Mendagri Minta Memastikan Kelancaran Arus Mudik 2025

JEKTVNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Tito, melalui keterangan resmi usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (20/3/2025).

Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.

"Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan," ujar Tito.

Selain itu, Tito mengapresiasi sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang telah mengambil langkah strategis, seperti menutup sementara pangkalan yang berpotensi menghambat lalu lintas selama puncak arus mudik.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan dikompensasi oleh pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan para pekerja.

Tito juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara, terutama di wilayah kepulauan dan Indonesia bagian timur.

Pemerintah telah meminta agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan muatan yang berisiko membahayakan keselamatan penumpang.

"Jangan sampai terjadi insiden seperti peristiwa Danau Toba. Ketersediaan alat keselamatan, termasuk pelampung, harus dipastikan," katanya.

Dalam rangka menjaga keamanan di tempat wisata selama libur Lebaran, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Polri, TNI Angkatan Laut, serta tim pengamanan pantai guna mengantisipasi potensi kerumunan dan risiko kecelakaan di daerah rawan ombak besar.

Sementara itu, terkait stabilitas pangan, Tito memastikan bahwa pasokan beras, jagung, serta daging ayam dan telur dalam kondisi aman. Namun, ia mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami berterima kasih kepada Satgas Pangan Polri serta Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang telah menindak distributor minyak goreng yang menyalahi aturan," ujarnya.

BACA JUGA:Anggota DPRD Provinsi Jambi Dorong Pemerintah Memperoleh Proyek Strategis Nasional

Sumber: