Gubernur Al Haris Buka Rakor Awal GTRA Provinsi Jambi Tahun 2024

KOTA JAMBI, JEKTVNEWS.COM - Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi dinilai memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris Pada Rapat Koordinasi awal GTRA Provinsi Jambi tahun 2024.

Gubernur Jambi Al Haris resmi membuka  Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi 2024, di sebuah hotel di Jambi, Senin (29/04/2024).

BACA JUGA:Suku Anak Dalam Bukit 12 Jambi Menduduki Lahan Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) Di Desa Sungai Gelam

Rakor yang diselenggarakan Kementerian ATR-BPN ini mengangkat tema, kolaborasi reforma agraria dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi, akselerasi penyelesaian pelepasan kawasan hutan dan tanah transmigrasi melalui penataan aset dan penataan akses.

Al Haris menyambut baik rakor awal GTRA Provinsi Jambi 2024 ini. Ia berpesan untuk terus bersama-sama menjaga semangat kolaborasi dan berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan reforma agraria secara adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi.

BACA JUGA:5 Kelurahan di Kota Jambi Bersaing Dalam Perlombaan Kelurahan Berprestasi di Kota Jambi

“Jadi kita saat ini sedang fokus bersama Kementerian ATR-BPN sedang menyiapkan langkah-langkah yaitu, yang pertama memiliki gugus tugas rumah agraria dan ini sudah 6 tahun tim bekerja, saat ini tahun ke 7 kita bekerja,” jelasnya, Senin (29/4).

“Tugas timnya jelas yaitu bagaimana memastikan hak-hak daripada masyarakat kemudian juga aset-aset pemerintah dan sebagainya termasuk juga hutan di kawasan hutan yang perlu kita jadikan lahan-lahan yang memiliki hak secara hukum,” tambahnya.

BACA JUGA:Maju Bakal Calon Perseorangan, KPU Tanjab Barat Sebut Wajib Memiliki Syarat Dukungan 23.459 Jiwa

Gubernur Al Haris menambahkan, untuk tahun ini agar tim GTRA Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan rakyat. Dirinya meminta agar ada kepastian hukum akan status kepemilikan tanah masyarakat, serta dituntaskannya konflik-konflik agrarian.

Sumber: