KOTA JAMBI, JEKTVNEWS.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyingung terkait dengan adanya lahan di Sungai Penuh yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan menjadi diskusi bersama. Melihat dari potensi lahan yang diperkirakan 3.000 hektare tersebut bisa dimanfaatkan menjadi lumbung ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Edi Purwanto dalam diskusi tanya jawab di kegiatan Musrenbang dan RKPD Provinsi Jambi tahun 2025.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Dimana Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati arah kebijakan pemerintah, kemudian penyelarasan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Pada kesempatan ini, hadir Gubernur Jambi Al Haris bersama dengan sejumlah unsur Forkompimda di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi dan sejumlah Kepala Daerah se Provinsi Jambi.
Hadir dalam acara Musrenbang ini Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapennas yang diwakili oleh Inspektur Utama Kementerian PPN, Bappenas beserta rombongan serta unsur vertikal lainnya, bertempat di sebuah hotel di Jambi pada Kamis, 25 April 2024.
Adapun pembahasan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025 ini membawa tema Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Pembahasan Musrenbang ini sebagai langkah-langkah untuk menyepakati kebijakan pemerintahan.
Pada acara Musrenbang ini turut dilakukan penandatanganan komitmen rembuk stunting tahun 2024. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan bebas benturan kepentingan antara legislatif, DPD pelaksana dan penyedia dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD.
Selanjutnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Ketua DPRD Edi Purwanto menyampaikan terkait adanya lahan di Sungai Penuh yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai lumbung ketahanan pangan. Adapun luas lahan tersebut sekitar 3.000 hektare yang tidak bisa dimanfaatkan dikarenakan terendam air.
“3000 hektar itu tidak bisa lagi digunakan karena terendam air. Kami juga sudah mengunjungi kesana, tetapi APBD kita tidak mampu untuk mengcover itu, karena normalisasi sungai nya saja butuh dana 1 triliun lebih,” ujarnya.