Sempat Tolak Pembangunan Tol Padang- Pekanbaru, Kini Masyarakat Sumatera Barat dan Pihak Pengembangan Telah Setuju untuk Melanjutkan Proyek Pembangunan Jalan To

jektvnews.com - Mengenai Pembebasan lahan jalan tol Padang- Pekanbaru yang sempat mengalami penolakan beberapa waktu lalu, pihak pemerintah dan masyarakat setempat telah sepakat dan menemui solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, telah meresmikan salah satu ruas tol Padang - Pekanbaru yakni Pekanbaru - Bangkinang sepanjang 30,9 kilometer.

"Selesainya kapan saya tidak bisa bicara karena memang masih panjang," kata Presiden Jokowi.

Pembangunan jalan tol Pekanbaru - Padang yang menghubungkan Provinsi Riau hingga Sumatera Barat memiliki panjang mencapai 254 kilometer. Pembangunannya juga terbagi menjadi enam seksi.

Yaitu Seksi I Padang-Sicincin (36,15 km), Seksi II Sicincin-Bukittinggi (38 km), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34 km), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58 km), Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56 km) dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru (40 km).

Setelah peresmian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bersama Bupati 50 Kota yang diwakili Sekda kabupaten bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), OPD Pemprov Sumatera Barat, langsung melakukan rapat terkait pembangunan tol Pekanbaru - Padang, pada Kamis (5/1).

Baca Juga : mata uang indonesia menjelang rilis the fed nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat kembali melemah

Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang - Pekanbaru. Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di 5 Nagari yang ada di sekitarnya.

Hal ini menjadi rumit dikarenakan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

"Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyarakat di 5 Nagari di Kabupaten 50 Kota tersebut," Ucap Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dikutip dari laman Pemprov Sumbar, Jumat (6/1).

Gubernur Sumatera Barat optimis salah satu ruas tol Payakumbuh - Pangkalan yang merupakan bagian dari tol Pekanbaru - Padang, dapat direalisasikan.

Baca Juga : pembelian gas elpiji 3 kg di tahun 2023 ini mulai dibatasi ini penjelasan dirjen migas kementerian esdm tutuka ariadji

Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekda kabupaten, Widya Putra menjelaskan bahwa dari 5 nagari tersebut, tinggal tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Untuk solusi dari masalah ini Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini. 

"Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar," Ucap Widya.

Sumber: