Sempat Tolak Pembangunan Tol Padang- Pekanbaru, Kini Masyarakat Sumatera Barat dan Pihak Pengembangan Telah Setuju untuk Melanjutkan Proyek Pembangunan Jalan To

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.

"Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja," ucap Evi.

Sementara itu, dikutip dari lamaan padang.com, Wakil Komisaris Utama PT. Hutama Karya Lukman Edy, menjelaskan bahwa, saat ini mengenai permasalahan penolakan tersebut, sudah menemukan titik penyelesaiannya.

Dirinya menjelaskan, informasi mengenai dukungan 5 Nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk lahan Tol Padang-Pekanbaru telah mereka terima dan berharap pemerintah kabupaten untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 

Baca Juga : penasehat hukum pt jambi tulo pratama sebut pemberitaan terkait minyak ilegal kliennya tak benar

Koordinasi menjadi sangat penting agar Gubernur Sumbar bisa segera menerbitkan Penetapan Lokasi. Apabila Penetapan Lokasi jalan tol Padang-Pekanbaru tuntas maka proses bisa berlanjut ke ranah teknis oleh Dinas PUPR.

Barulah kemudian Lembaga Manajemen Aset Negara bisa melakukan kajian. Sampai akhirnya turun KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan Konsultasi Publik.

Sebagai pihak pengembang, Hutama Karya kata Edy siap membiayai pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota.

Dana untuk pembangunan Tol Padang-Pekanbaru secara prinsip telah disiapkan. Khusus di wilayah Limapuluh Kota, akan ikut terlibat JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam pekerjaan pembangunan terowongan. 

Belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat 5 Nagari di Sumbar dalam memberikan lahan, dijelaskan Edy telah menyebabkan beberapa perubahan rencana.

Sejatinya pekerjaan dimulai di wilayah Sumbar namun karena terhalang pembebasan lahan, pekerjaan dialihkan dari Riau.

Pembangunan Tol Muara Fajar-Kubang kemudian didahulukan, sementara jatah tol Padang-Pekanbaru di wilayah Sumbar sepanjang 20 kilometer sempat mengalami penundaaan.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi pernah menjamin, pembangunan tol Padang-Pekanbaru tidak akan merugikan Sumatera Barat.

“Pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini untuk kelancaran dan peningkatan ekonomi Sumatera Barat ke depan,” kata Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi

Baca Juga : program jaminan kesehatan nasional dinobatkan sebagai asuransi sosial single provider terbesar di dunia

Sumber: