Lonjakan PHK Ancam Stabilitas Ketenagakerjaan, Apindo Desak Pemerintah Lakukan Revitalisasi Padat Karya

JEKTVNEWS.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan keprihatinan serius terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia sepanjang 2024 hingga kuartal pertama 2025. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dalam jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

BACA JUGA:Nopan Juara I Jambi Brewers Competition di Kompetisi Kopi Jambi Siginjai Fest 2025

Dalam acara Media Briefing Apindo Indonesia Quarterly Update, Shinta memaparkan bahwa sebanyak 257.471 peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat tidak aktif lagi pada tahun 2024 karena terkena PHK. Sedangkan hanya dalam rentang Januari hingga Maret 2025, sudah ada 73.992 peserta yang mengalami nasib serupa. Data tersebut menjadi sinyal bahwa gelombang PHK belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. “Kondisi PHK ini memang menjadi perhatian serius. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sendiri sudah mengakui adanya peningkatan yang signifikan,” ujar Shinta.

Meskipun di sisi lain investasi baru yang masuk ke Indonesia diklaim telah membuka sejumlah lapangan pekerjaan, Shinta menegaskan bahwa hal tersebut belum cukup untuk menutupi dampak dari tingginya angka PHK dan kebutuhan akan penyerapan tenaga kerja baru. Indonesia harus menciptakan 3 hingga 4 juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja.“Pekerjaan baru dari investasi itu baik, tapi jumlahnya belum mampu mengimbangi jumlah PHK dan pertumbuhan angkatan kerja baru. Kenaikan PHK ini bukan sekadar tren sesaat,” tegasnya.

BACA JUGA:Syarat KIP Kuliah 2025! Berikut Batas Penghasilan Orang Tua dan Besaran Bantuan yang Akan Diterima

Shinta menyarankan pemerintah segera melakukan revitalisasi sektor padat karya sebagai salah satu solusi strategis jangka pendek untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menurutnya, langkah ini perlu segera diambil sebelum kondisi menjadi lebih sulit dikendalikan. Berdasarkan survei internal Apindo terhadap 357 perusahaan anggota pada Maret 2025, diperoleh lima alasan utama mengapa perusahaan melakukan PHK:

1. Penurunan permintaan pasar (69,4%)

2. Kenaikan biaya produksi (43,4%)

3. Perubahan regulasi ketenagakerjaan, khususnya soal upah minimum (33,2%)

4. Tekanan dari produk impor (21,4%)

5. Pengaruh teknologi dan otomasi (20,9%)

Survei ini juga mengungkap bahwa sebanyak 67,1% perusahaan tidak berencana menambah investasi dalam satu tahun ke depan, yang memperlihatkan sikap hati-hati kalangan dunia usaha dalam merespons ketidakpastian ekonomi.

Sebagai bagian dari respons terhadap situasi ini, Apindo telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan tiga satuan tugas (Satgas) yang diharapkan dapat membantu meredam dampak PHK dan meningkatkan iklim usaha nasional. Ketiga Satgas tersebut adalah:

BACA JUGA:Proyek Jalan Lingkungan Mengguyur Kota Jambi, 11 CV Kuasai Puluhan Paket Pekerjaan

1. • 1
   • 2
   • »

   Sumber: