Inflasi April 2025 Terkendali! Kenaikan Harga Emas dan Sektor Rumah Tangga Jadi Pendorong Utama

Inflasi April 2025 Terkendali! Kenaikan Harga Emas dan Sektor Rumah Tangga Jadi Pendorong Utama

Inflasi April 2025 Terkendali! Kenaikan Harga Emas dan Sektor Rumah Tangga Jadi Pendorong Utama--

JEKTVNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia mencatat inflasi sebesar 1,17 persen secara bulanan atau month to month (mtm) pada April 2025. Angka ini tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang meningkat dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada April 2025. Informasi ini disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Jumat (2/5).

BACA JUGA:IHSG Menguat Tipis di Awal Perdagangan, Kalbe Farma Melonjak Tajam dan HMSP Melemah

Meskipun mengalami kenaikan, Pudji menekankan bahwa angka inflasi bulanan ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,65 persen. Hal ini menunjukkan adanya tren perlambatan tekanan inflasi meskipun tetap berada dalam zona kenaikan harga.

Tak hanya secara bulanan, inflasi juga tercatat dalam basis tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,95 persen. Sementara itu, secara akumulatif dalam tahun kalender berjalan atau year to date (ytd), inflasi tercatat sebesar 1,56 persen.

BACA JUGA:Awal Mei, Harga Emas Turun Hingga Rp 145 Ribu Pergram

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor yang paling besar menyumbang inflasi pada April 2025 adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok ini mencatat inflasi mencapai 6,60 persen, dengan kontribusi terhadap inflasi umum sebesar 0,98 persen. Kenaikan harga dalam kelompok ini menunjukkan adanya tekanan dari kebutuhan pokok rumah tangga yang mengalami lonjakan harga, yang bisa berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua, dengan tingkat inflasi sebesar 2,46 persen dan andil inflasi sebesar 0,16 persen. Pudji menyoroti bahwa komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama dalam kelompok ini. Komoditas ini bahkan mengalami inflasi tertinggi dalam kurun waktu 20 bulan terakhir secara beruntun, yaitu sebesar 10,52 persen pada April 2025.

BACA JUGA:Teh Kayu Aro Ikut Semarakkan Solok Maimbu 2025

Menurut Pudji, lonjakan harga emas perhiasan ini erat kaitannya dengan tren kenaikan harga emas dunia. Ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar internasional, disebut sebagai salah satu faktor pendorong naiknya harga logam mulia ini.

Dalam hal wilayah, BPS mencatat bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi secara bulanan. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Sumatra Barat dengan tingkat inflasi 1,77 persen. Sementara itu, satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi adalah Papua Pegunungan, dengan penurunan harga sebesar 0,90 persen.

Secara tahunan, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Menariknya, Papua Pegunungan yang mengalami deflasi secara bulanan justru mencatat inflasi tahunan tertinggi, yaitu sebesar 5,96 persen. Di sisi lain, Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah, yakni hanya sebesar 0,15 persen.

BACA JUGA:Rakortek Perumahan Perdesaan Gubernur Al Haris tegaskan komitmen dukung program tiga juta rumah

Salah satu penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 2,17 persen dan memberikan andil sebesar 0,64 persen terhadap total inflasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini menandakan tekanan yang cukup tinggi dari sisi konsumsi harian masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi inflasi pada April 2025 menunjukkan adanya tekanan harga yang berasal dari sektor-sektor strategis seperti perumahan dan komoditas emas. Meski begitu, perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya memberikan harapan bahwa tekanan inflasi dapat dikelola dengan lebih baik ke depan, terutama dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dari pemerintah dan otoritas terkait.

Sumber: