OPM Berjanji Akan Membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Bulan Ini, Benarkah?

JEKTVNEWS.COM - Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyampaikan komitmennya untuk segera membebaskan Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air yang telah disandera sejak awal Februari 2023. Dalam pernyataan terbaru, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, menegaskan bahwa pembebasan Philip direncanakan berlangsung bulan ini. "Kami sedang berusaha keras untuk mengejar waktu. Meskipun ada beberapa kendala, kami berharap dapat membebaskan pilot kapan saja dalam bulan ini. Kami terus bekerja untuk mewujudkannya," ungkap Sebby Sambom dalam pernyataannya pada Selasa, 3 September 2024.

BACA JUGA:Antisipasi Penyebaran Mpox dengan Pemberlakuan Healthpass

Namun, Sebby tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme atau proses pembebasan tersebut. Dia hanya menekankan bahwa pihaknya tidak akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri, dalam upaya pembebasan ini.  "Kami fokus dan serius untuk memastikan bahwa pilot dapat kembali ke keluarganya. Target kami adalah bulan ini," tegas Sebby. Philip Mark Mehrtens disandera oleh TPNPB-OPM pada tanggal 7 Februari 2023, sesaat setelah ia mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, yang terletak di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Insiden ini diwarnai dengan pembakaran pesawat yang dibawa oleh Philip, sebuah tindakan yang diakui oleh OPM sebagai bagian dari aksinya. Setelah insiden tersebut, kelompok tersebut mengklaim tanggung jawab atas penyanderaan pilot tersebut.

Sejak saat itu, Philip beberapa kali muncul dalam video yang disebarluaskan oleh OPM. Dalam video-video tersebut, Philip terlihat dalam kondisi yang masih hidup, meskipun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai kesehatannya atau kondisi fisik lainnya. OPM juga secara berkala menyampaikan pernyataan mengenai rencana pembebasan Philip. Tepat sebulan yang lalu, OPM mengeluarkan pernyataan serupa yang menyatakan bahwa mereka akan segera membebaskan Philip. Namun, hingga saat ini, pembebasan tersebut belum terealisasi.

BACA JUGA:Indonesia Jamu Santap Malam Para Pemimpin dan Delegasi IAF di Bali

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Bayu Suseno, menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa OPM telah berkali-kali menyatakan akan membebaskan Philip, tetapi pembebasan tersebut tidak kunjung terjadi. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan yang tidak terealisasi itu dan menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi ini. "Kelompok itu sudah berulang kali menyatakan akan membebaskan Philip, namun sampai saat ini belum ada tindakan nyata. Kami terus memantau perkembangan dan siap untuk berkoordinasi jika ada perubahan," kata Kombes Bayu Suseno. Sementara itu, keluarga Philip yang berada di luar negeri terus menunggu dengan harap-harap cemas. Mereka telah berbulan-bulan mengalami ketidakpastian mengenai nasib orang yang mereka cintai. Upaya diplomatik dan mediasi dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah Selandia Baru, juga telah dilakukan untuk membantu dalam proses pembebasan ini, namun hasilnya masih belum dapat dipastikan.

Penyanderaan ini telah menarik perhatian internasional, dengan banyak pihak menyerukan agar konflik di Papua dapat diselesaikan secara damai dan melalui dialog. Namun, situasi di lapangan tetap kompleks, dengan berbagai kepentingan dan dinamika politik yang mempengaruhi jalannya negosiasi. Sikap OPM yang menolak berkoordinasi dengan aparat keamanan tentu menambah tantangan dalam proses pembebasan ini. Selain itu, kondisi geografis dan medan yang sulit di wilayah Papua juga menjadi faktor yang memperlambat upaya-upaya untuk membebaskan sandera dengan aman.

BACA JUGA:Menteri Investasi Menjadi Pembicara Kunci dalam Indonesia-Afrika di Bali

Saat ini, masyarakat Indonesia, terutama yang berada di Papua, sangat berharap agar situasi ini dapat segera diselesaikan. Kasus penyanderaan ini tidak hanya membawa dampak psikologis bagi keluarga korban, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan di wilayah Papua. Keputusan OPM untuk tidak melibatkan TNI-Polri dalam proses pembebasan ini menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa pengamat berpendapat bahwa OPM mungkin menginginkan negosiasi langsung dengan pihak yang dianggap netral atau bahkan pihak ketiga dari komunitas internasional. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses pembebasan ini akan dilakukan.

Dalam beberapa dekade terakhir, Papua telah menjadi wilayah yang penuh dengan konflik berkepanjangan. Tuntutan kemerdekaan yang disuarakan oleh OPM sering kali berujung pada kekerasan, yang tidak jarang melibatkan warga sipil dan aparat keamanan. Kasus penyanderaan ini hanya menambah panjang daftar konflik yang harus segera diselesaikan agar masyarakat Papua bisa hidup dalam damai dan sejahtera. Dengan janji yang kembali disampaikan oleh OPM untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens pada bulan ini, harapan besar muncul dari berbagai pihak agar janji ini benar-benar diwujudkan.

BACA JUGA:MTQ ke 52 Tingkat Kabupaten Tanjab Barat, Seberang Kota Raih Juara Umum

Sumber: