Dewan Pertanyaan Masih Banyaknya Daya Tampung SMP yang Belum Terpenuhi
Maria Magdalena Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi-Jektvnews-
KOTA JAMBI, JEKTVNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota JAMBI mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan Kota JAMBI terkait masih banyak daya tampung yang belum terpenuhi di sekolah - sekolah di lingkup Pemerintah Kota JAMBI.
BACA JUGA:Fakultas Hukum Unja Gelar Pengabdian Bertajuk Diseminasi Hasil Penelitian Terkait Ombudsman RI Jambi
Persoalan daya tampung SMP di Kota Jambi yang masih ada sekitar 1500 Kouta ini dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, pada saat Hiring dengan Dinas Pendidikan pada Senin, 08 Juli 2024.
Dalam hal ini, Ketua Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Kota Jambi Maria Magdalena pada saat ditemui di DPRD Kota Jambi mengatakan bahwa, dirinya meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi lebih transparan ini pembukaan PPDB ini.
BACA JUGA:Wakil Bupati Tanjab Barat Berikan Tanggapan Soal Spanduk MTQ Tingkat Kecamatan Seberang Kota
Kemudian, dirinya juga menyebutkan, bila adanya transparan dalam penyelenggaraan PPDB ini, pemerintah dan DPRD kota Jambi bisa lebih tau di sekolah mana yang masih kekurangan Koutanya.
“PPDB bersama dinas pendidikan Pemda dan dinas pendidikan dengan jajarannya terkait asal PPDB sebenarnya tampuknya masih lebih 1000 lebih. Nah persoalannya masih belum bisa anak yang diumumkan dan ada empat jalur yang mereka buat masih prestasi kemudian ada dua lagi seperti biasa. Nah sekarang ada beberapa anak yang mungkin belum masuk yang mungkin ada yang dan sebagainya Itu yang mungkin pindahan,” ujar Maria Magdalena, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Senin (8/7).
BACA JUGA:IHSG Diprediksi Lanjutkan Tren Penguatan Dampak Positif dari Wall Street!
“Ada keluhan kepada anggota dewan pindah dari daerah lain, pertama kedua yang 1000 lebih yang Jatah kuota 1000 itu di sekolah-sekolah mana aja yang belum masuk, yang bisa masih masih ada 1000 lebih katanya. Itu masih ada Jatah 1000 lagi yang kosong karena kita masih kekurangan peserta didik. Nah maka dari itu kami meminta itu transparansi dari pihak pihak Dinas Pendidikan, pihak pemerintah agar tidak ada menjadi keresahan kita sama-sama selaku penyelenggara pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Mungkin itu saja sementara sampai kami menjelang mendapat informasi di mana saja sekolah itu,” jelasnya.
Sumber: