Wagub Sani Terima Piagam Penghargaan GDPK Award 2024 dari BKKBN

SEMARANG, JEKTVNEWS.COM - Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menerima piagam penghargaan dari BKKBN dalam apresiasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tingkat Provinsi Tahun 2024 di Kota SEMARANG Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al Haris dan Abdulah Sani kembali meraih prestasi inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan kependudukan.

BACA JUGA:PTPN IV Regional 4 Tingkatkan Kemampuan Skill 33 Mandor dan Krani Bidang Tanaman

Untuk itu pemerintah pusat memberikan penghargaan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024, yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, saat menghadiri rangkaian acara apresiasi dan penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan penurunan Stunting Dalam Rangka Harganas Ke-31 Tahun 2024, bertempat di sebuah hotel Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Rabu (26/06/2024).

Piagam penghargaan GDPK Award 2024, diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Turut hadir mendampingi Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi Raden Najmi.

BACA JUGA:BNNP Jambi Komitmen Cegah dan Berantas Peredaran Gelap Narkotika

Wagub Sani mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat Provinsi Jambi dan OPD yang berkerja dengan penuh ekstra sehingga menghasilkan penilaian dari pemerintah pusat.

Dikatakan Wagub Sani, pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan, kondisinya kondusif dan konstruktif.

“Saya sangat berterimakasih atas penghargaan ini, semoga bisa terus bersinergi dalam pembangunan di Provinsi Jambi,” ungkap Abdullah Sani, Wakil Gubernur Jambi, Rabu (26/6).

BACA JUGA:KFA Harapkan Pelaksanaan PPDB di Kota Jambi Berjalan Lancar

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengemukakan, Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK, merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan. Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Sumber: