Kemenkop UKM Jaring 13,4 juta Pelaku KUMKM, Targetkan 2024 Tambah 4 Juta Data

JEKTVNEWS.COM - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menjelaskan pengumpulan basis data tunggal Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Indonesia yang telah mencapai angka 13,4 juta pelaku KUMKM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah menyampaikan, tahun 2022 pihaknya telah melakukan survei langsung ke KUMKM di 240 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia dan berhasil mengumpulkan 9,1 juta data.

BACA JUGA:Pererat Tali Silaturahmi, Sinsen Gelar Buka Puasa Bersama Customer Loyal Honda

Sementara tahun 2023, Kemenkop UKM bekerja sama dengan Badan Pusat Stastistik (BPS) dalam melakukan sensus/survei yang sama namun di lokasi yang berbeda yakni di 215 kabupaten atau kota di 32 provinsi dan berhasil mengumpulkan 4,3 juta data.

"Sehingga total saat ini sudah ada sebanyak 13,4 juta data pelaku KUMKM. Namun belum semua didata secara lengkap. Tahun ini kami berusaha untuk melakukan penambahan data lagi sekitar 4 juta data KUMKM," kata Siti melalui keterangan resminya, Sabtu (30/3).

Diketahui, tahun 2023 BPS juga melakukan sensus pertanian, diharapkan data tersebut bisa terus berjalan dan terintegrasi secara merata.

BACA JUGA:Kisah Perang Tabuk, Ketika Matahari Membara, Iman Kaum Anshar Menerangi Jalan

Siti menyampaikan survei langsung Kemenkop UKM bersama BPS di 2023 dilakukan by name by address, serta analisis makro ekonomi dari UMKM.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring amanat Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Basis Data Tunggal.

Siti merinci dalam survei yang dilakukan itu meliputi tujuh aspek di antaranya, identitas usaha, marketing, proses produksi, pembiayaan, manajemen organisasi, logistik, maupun Sumber Daya Manusia (SDM), di mana total pertanyaan mencapai sekitar 98 pertanyaan untuk tujuh aspek dimaksud.

Sementara terkait provinsi yang disurvei, ia mengatakan survei dilakukan diseluruh provinsi. Namum dominasi jumlah data KUMKM yang diperoleh masih di Jawa sebagai daerah yang potensial.

BACA JUGA:Humba (2015), Film Inspiratif tentang Keteguhan dan Persahabatan dengan Suku Anak Dalam di Jambi

Siti mengatakan survei memang belum dilakukan menyeluruh, terutama di kawasan yang memang sulit diakses.

“Karena kami melakukan survei langsung, sehingga tantangannya bagaimana infrastruktur akses menuju lokasi dan  sumber secara langsung. Mengingat kami juga masih memiliki kendala akses dan SDM,” kata Siti.

Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Adi Trisnojuwono menambahkan pihaknya berupaya untuk mencapai 59 kabupaten/kota di 12 provinsi yang belum sempat terdata.

Terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, dan Papua.

BACA JUGA:DPRD Provinsi Jambi Gelar Rapat Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar LKPJ Gubernur

Adi menegaskan sasaran pendataan akan diusahakan dengan berbagai cara. Ia juga berharap, tahun ini pendataan akan terus dilakukan.

“Mengingat sebelumnya, KemenKopUKM belum memiliki data lengkap, maka diharapkan dengan pendataan ini menjadi data dasar, sehingga ke depan kami bisa memantau seberapa besar perkembangan yang terjadi terhadap KUMKM,” kata Adi.

Sumber: