Panglima TNI Cek Peralatan Pengamanan Pemilu 2024

JEKTVNEWS.COM - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyaksikan apel gelar kekuatan personel dan material pengamanan Pemilu 2024 secara langsung dan virtual di Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Apel gelar pengamanan pemilu 2024 di wilayah Echo Halim Perdanakusuma ini dipimpin oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan.

BACA JUGA:Galaxy S24 dan S24+ Didukung Chipset Exynos 2400, Sajikan Pengalaman Gaming yang Mengesankan

Selesai pelaksanaan apel gelar pasukan oleh Pangdam Jaya, Panglima TNI melaksanakan Vicon dengan Pangdam XVI/Patimura, Pangdam XVII/Cendrawasih, Pangdam IM untuk memastikan pendistribusian surat suara menuju Tempat Pemilihan Suara (TPS) dapat berjalan dengan lancar, mengingat wilayah Kodam XVI/Patimura yang berada pada pulau yang berbeda dan wilayah Kodam XVII/Cendrawasih yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat, karena sebagian besar adalah pegunungan. 

BACA JUGA:Harga Beras Terus Melonjak, BPS Catat Kenaikan Signifikan di Semua Tingkatan Pasar!

Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pangkotama atas semua kesiapan personel dan alat perlengkapan dalam rangka menghadapi pengamanan Pemilu dan menghadapi bencana alam yang kemungkinan akan timbul.

“Agar selalu koordinasi dengan Forkopimda, Bawaslu, KPU, dan seluruh Elemen Masyarakat di wilayahnya, sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lancar, aman dan damai,” ujarnya.

BACA JUGA:Bawaslu Jambi Lakukan Mitigasi Terhadap Persoalan Jelang Pemilu 14 Februari 2024

Panglima TNI turut mengecek peralatan yang digunakan untuk pengamanan Pemilu, mulai dari kelengkapan Penindakan Huru Hara (PHH) perorangan, dapur lapangan, perahu karet, dan menyaksikan demontrasi penanganan demo oleh pasukan PHH TNI.

BACA JUGA:SKK Migas Kunjungi Polda Jambi, Kapolda Minta Soal Masyarakat Dicarikan Solusi

Panglima TNI menegaskan kembali tentang netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

“Secara undang-undang sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis, kalau TNI berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya,” pungkasnya.

Sumber: