Kawal Ketat Rekomendasi Menko Polhukam Terkait Pembangunan Pertahanan dan Keamanan IKN

JEKTVNEWS.COM - Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menekankan bahwa Kemenko Polhukam akan mengawal ketat implementasi pengintegrasian aspek Pertahanan dan Keamanan, dalam rangka proses pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) sesuai dengan Rekomendasi Menko Polhukam.

“Terbangunnya Bandara yang tidak hanya berfungsi dalam mendukung kegiatan pemerintahan IKN, namun juga mampu mendukung pengamanan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau setingkatnya dan Wakil Presiden/Wakil Kepala Pemerintahan, serta meningkatkan pertahanan udara IKN Nusantara,” ungkap Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg), Laksda TNI Kisdiyanto p Senin (11/12).

BACA JUGA:Pimpin Apel Disiplin, Pj Wali Kota Jambi Tegaskan Kinerja dan Netralitas ASN

Sebelumnya, Kemenko Polhukam telah menerbitkan 2 (dua) rekomendasi kebijakan, yaitu :

Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara sesuai Surat Menko Polhukam Nomor: B-199/HN.02/9/2023 tanggal 12 September 2023).

Selanjutnya, Rekomendasi Kebijakan dalam rangka mendukung Penyelesian Batas Negara sesuai Surat Menko Polhukam Nomor: R-30/HN.02/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023).

BACA JUGA:Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tepat Sasaran

Rapat koordinasi tersebut juga membahas terkait penyelesaian batas darat negara RI-Malaysia yang harus diselesaikan pada pertengahan tahun 2024.

“Sesuai Joint Statement Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim tanggal 8 Juni 2023 di Kuala Lumpur, agar seluruh permasalahan agar diselesaikan sebelum waktu penandatangan MoU dilaksanakan pada Juni 2024,” jelas Kisdiyanto.

Deputi Bidkoor Hanneg menekankan agar seluruh Kementerian dan Lembaga dapat lebih berperan aktif dalam upaya penyelesaian batas RI-Malaysia Sektor Timur.

BACA JUGA:Layanan Kesehatan Gratis, Satgas Yonif 122/TS Datangi Rumah-Rumah Warga Kampung Amyu, Papua

Kisdiyanto menambahkan bahwa secara berkala pada awal 2024, Kemenko Polhukam akan melakukan monitoring terkait dua rekomendasi tersebut.

“Para K/L terkait dapat melaporkan secara berkala progress report kepada Menko Polhukam dalam hal ini Deputi Bidkoor Pertahanan Negara,” tutur Deputi Bidkoor Hanneg.

Sumber: