Sri Mulyani Pastikan Pembayaran Utang Rp16 Triliun ke Bulog Setelah Audit BPKP

JEKTVNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan jaminan bahwa utang pemerintah sebesar Rp16 triliun kepada Perum Bulog akan segera dilunasi setelah proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023. "Tagihan sebesar Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme pembayarannya dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan dilakukan setelah BPKP menyelesaikan audit," ungkap Sri Mulyani. Menurutnya, BPKP diminta untuk mempercepat proses audit agar tagihan tersebut dapat segera diselesaikan dan pembayaran dapat dilakukan.

BACA JUGA:Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Jambi Nilai Ekspor Naik 12,38 Persen Kota Jambi

Meskipun pemerintah memiliki utang sebesar Rp16 triliun, Bendahara Negara menjamin bahwa operasional Bulog tidak akan terganggu. Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran Bulog untuk impor beras dan operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Pengungkapan utang sebesar Rp16 triliun kepada Bulog dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah meminta Sri Mulyani untuk segera melunasi utang tersebut.

BACA JUGA:Jadwal Siarang langsung Timnas Indonesia U-17 Bertarung Melawan Ekuador

"Dalam arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat. Direktur Utama Bulog sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah masih berutang kepada Bulog sebesar Rp2,6 triliun sejak tahun 2020. Sementara itu, Bulog sendiri memiliki utang sebesar Rp7 triliun kepada bank-bank Himbara terkait pengadaan cadangan beras pemerintah. Dengan pengungkapan ini, diharapkan bahwa proses audit BPKP dapat segera diselesaikan, dan pembayaran utang kepada Bulog segera dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan penyediaan beras dalam negeri.

Sumber: