KPU RI Minta Peserta Pemilu 2024 Melaporkan Dana Kampanye

JEKTVNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali mewajibkan peserta Pemilu 2024 menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Hal ini sesuai peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

"Jadi, apa yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, Pasal 22, itu akan diberlakukan kepada para peserta Pemilu," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik, Senin (11/9).

BACA JUGA:Menko Polhukam Ungkap Kendala Satgas TPPU Usut Transaksi Mencurigakan

Disebutkan dalam Pasal 22, laporan dana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden terdiri dari tiga, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

LPSDK sendiri merupakan instrumen yang memuat informasi identitas pemberi dan jumlah sumbangan dana kampanye ke peserta Pemilu. Penyumbang atau pemberi dana kampanye itu terdiri dari perseorangan, perusahaan atau badan usaha non pemerintah.

BACA JUGA:PT Novel Pharmaceutical Laboratories Buka Lowongan Kerja 2023, Cek Syaratnya

Mulanya, KPU berencana untuk menghapus LPSDK. Namun, rencana tersebut banyak ditentang oleh berbagai pihak, lantaran dinilai tidak ada transparansi terkait dana kampanye.

Sebab itu, KPU pun kembali mewajibkan LPSDK. Tak hanya untuk pasangan capres cawapres, LPSDK juga diwajibkan bagi caleg DPR dan DPD. Idham menjelaskan sejak awal KPU tidak berniat untuk menghapus LPSDK. Hanya saja, kata dia, KPU ingin mengubah format LPSDK.

"Dahulu pun sebetulnya LPSDK itu nggak dihapus, cuma emang LPSDK formatnya kita ubah dari rentang waktu menjadi harian. Jadi kalau hari ini peserta Pemilu menerima sumbangan, maka hari itu atau esok wajib diunggah ke dalam sistem informasi dana kampanye (Sidakam)," ungkapnya.

BACA JUGA:V BTS Catat Prestasi Sebagai Penyanyi Solo dengan Penjualan Album A Million-Seller

Idham mengatakan, KPU akhirnya kembali mewajibkan peserta Pemilu untuk menyampaikan LPSDK. Dia mengatakan hal itu berdasarkan dari masukan-masukan publik yang diterima KPU.

"Karena kemarin banyak masukan dari publik, saya pikir masukan-masukan itu sebenarnya nggak ada yang bertentangan sama sekali dengan rancangan legal draf kami. Jadi akhirnya kami pertegas di dalam PKPU tentang dana kampanye," ungkap dia.

"Dan ini membuktikan bahwa KPU dalam proses legal drafting menggunakan pendekatan deleberatif," tambahnya.

BACA JUGA:Butuh Dana Cepat, Ketahui Berbagai Jenis Pinjaman Modal Usaha Mudah Dari Pemerintah!

Sumber: