Anggaran Vaksin Rp 50 Triliun

JAKARTA – Pemerintah tahun ini menyiapkan dana Rp5 triliun untuk penyediaan vaksin COVID-19 yang sekarang dalam tahap uji klinis. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 30 sampai 40 juta dosis vaksin. Pada tahun depan, akan disiapkan lagi sebesar Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun.

“Saat ini PT Bio Farma dan Sinovac Biotech melakukan uji klinis fase ketiga yang melibatkan 1.600 orang. Targetnya, vaksin sudah mulai bisa diproduksi pada Oktober mendatang dengan kapasitas 10 juta dosis per bulan. Hingga akhir tahun bisa memproduksi 40 juta dosis. Kapasitas produksi pengembangan vaksin ini itu diharapkan mencapai 120 juta dosis per tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (12/8).

Menurutnya, untuk tahun ini pemerintah menyiapkan dana Rp 5 Triliun. Namun, tahun depan anggaran yang akan disiapkan lebih besar. Yakni mencapai Rp 50 triliun. “Dana ini diperuntukkan khusus untuk penyediaan vaksin COVID-19,” terangnya.

Bio Farma, lanjut Airlangga, juga bekerja sama dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) untuk melakukan transfer teknologi formulasi vaksin. Bio Farma memproduksi vasin COVID-19 yang dikembangkan oleh CEPI.

“Selain Bio Farma, PT Kalbe Farma juga sedang bekerja sama dengan Genexine Consortium asal Korea Selatan. Misinya sama yakni pengembangan vaksin COVID-19,” terangnya.

Kerja sama uji klinis fase 3 akan dilakukan September 2020 hingga Maret 2021 mendatang. Kapasitas produksi yang ditargetkan hingga 50 juta dosis per tahun. Persetujuan kondisonal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru akan keluar pada Agustus 2021.

Selain itu, PT BHCT Bioteknologi Indonesia juga bekerja sama dengan Cina Sinopharm International Corporation (Wuhan Institute of Bilogical Product) untuk melakukan uji klinis fase 1 dan 2 di rumah sakit rujukan COVID-19. Uji klinis sudah mulai dilakukan April lalu di Cina.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap mencari alternatif selain vaksin Sinovac dari Cina. Kepala POM, Penny K Lukito mengatakan Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk meneliti vaksin. Namun, pada saat yang sama, berbagai penelitian vaksin juga dikembangkan di dalam negeri.

Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai peluang sumber vaksin untuk bisa diproduksi. Karena, seluruh dunia juga melakukan hal yang sama guna memenuhi kebutuhan vaksin. “Kebutuhan vaksin sangat besar. Kita akan berkompetisi dengan negara lain,” jelas Penny.

Sejauh ini, BPOM terus mendampingi Tim Peneliti Unpad dalam uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac untuk memastikan protokol uji klinis dilakukan secara tepat. Menurutnya, proses perizinan untuk vaksin itu juga dilakukan secara bersamaan dengan proses uji klinisnya. Sehingga ketika uji klinis selesai, BPOM bisa segera mengeluarkan izin edarnya. “Sekitar Januari nanti sudah bisa dikeluarkan izin untuk peredaran dalam kondisi pandemi. Kamu menjamin aspek keamanan, mutu, dan efikasinya,” ucapnya.

Terpisah, Manajer Lapangan Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Universitas Padjajaran (Unpad), Eddy Fadliyana, menjelaskan ada beberapa kriteria agar vaksin Sinovac bisa lolos uji klinis tahap ketiga.

Di antaranya, vaksin itu bisa berhasil apabila tidak banyak relawan yang mengalami efek samping yang berat. Kemudian antibodi di tubuh para relawan harus muncul setelah vaksin disuntikkan. “Kemudian dilihat efikasinya. Jadi nanti kelompok yang divaksin itu kelihatan tidak terkena infeksi virus COVID-19, selama enam bulan proses uji klinis,” terang Eddy.

Setelah vaksin melalui tahap kedua dan ketiga uji klinis, 90 persen lebih vaksin dinilai bisa melindungi dari infeksi COVID-19. Meski begitu, dia tak menampik masih ada potensi orang yang divaksinasi bisa terkena lagi COVID-19. “Masih bisa terkena infeksi lagi. Tetapi sebagian besar terlindungi,” tukasnya.

Menurutnya antibodi di tubuh akan timbul dalam 14 hari setelah penyuntikan vaksin kedua. Dalam proses uji klinis itu, para relawan menjalani dua kali penyuntikan vaksin.

Sumber: