Ribuan Aduan Perundungan di Pendidikan Kedokteran, Menkes Ungkap 632 Kasus Terbukti

JEKTVNEWS. COM - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap fakta mencengangkan terkait maraknya perundungan dalam dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu, 30 April 2025, Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 2.668 laporan dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran hingga bulan Juli 2023.

BACA JUGA:Kejaksaan Tinggi Jambi Gelar Rapat Koordinasi Tim PAKEM Provinsi Jambi

Dari jumlah tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) melakukan verifikasi dan penyaringan terhadap setiap aduan untuk memastikan validitasnya. Hasilnya, sebanyak 632 aduan dikonfirmasi sebagai kasus perundungan yang benar-benar terjadi. “Jadi begitu kita buka kanal pelaporan pada Juli 2023, masuk sebanyak 2.668 aduan. Setelah diverifikasi oleh Irjen, ditemukan 632 kasus yang terbukti merupakan perundungan,” ungkap Budi dalam forum tersebut.

Menurut Budi, lokasi kejadian terbanyak berada di sejumlah rumah sakit pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Kandou Manado tercatat sebagai institusi dengan jumlah laporan terbanyak, yaitu 77 aduan. Disusul oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan 55 aduan, serta RSUP IGNG Ngoerah Bali yang menerima 42 laporan.

BACA JUGA:Ketua DPRD Batang Hari Hadiri MTQ ke 54 Tingkat Kabupaten

Selain itu, beberapa rumah sakit besar lainnya juga tercatat memiliki jumlah aduan signifikan. Di antaranya adalah RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (36 kasus), RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta (32 kasus), RSUP Moh Hoesin Palembang (29 kasus), RSUP Dr Kariadi Semarang (28 kasus), RSUP H Adam Malik Medan (27 kasus), dan RSUP Dr M Djamil Padang (22 kasus).

Fenomena perundungan ini tidak hanya terjadi di lingkungan rumah sakit pemerintah. Budi menyatakan bahwa laporan juga datang dari berbagai institusi pendidikan tinggi, khususnya fakultas kedokteran di sejumlah universitas ternama. Beberapa perguruan tinggi yang disebut antara lain Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Sebelas Maret (UNS).

Tak hanya di rumah sakit pusat dan universitas, kasus perundungan juga ditemukan di rumah sakit umum daerah (RSUD). Beberapa RSUD dengan aduan terbanyak antara lain RSUD Zainal Abidin di Banda Aceh, RSUD Dr Moewardi di Surakarta, RSUD Saiful Anwar di Malang, dan RSUD Dr Soetomo di Surabaya.

BACA JUGA:Wagub Sani apresiasi kerja keras Dewan selama pembahasan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2024

Budi menegaskan bahwa Kemenkes terus berupaya menindaklanjuti setiap laporan yang masuk demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat, khususnya bagi para mahasiswa kedokteran dan dokter muda yang sedang menjalani masa pendidikan dan praktik. “Ini data-data yang masuk ke kanal pengaduan kami, dan sudah kami saring agar benar-benar valid sebagai tindakan perundungan,” ujar Budi.

Fenomena ini menjadi cerminan adanya persoalan mendasar dalam sistem pendidikan kedokteran, terutama terkait budaya senioritas dan tekanan mental yang kerap dialami oleh mahasiswa maupun tenaga medis muda. Kemenkes menyatakan akan terus memperketat pengawasan dan menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan serta pihak rumah sakit untuk memutus mata rantai praktik perundungan yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan.

BACA JUGA:Walikota jambi lantik Pengurus Tim Penggerak TP PKK dan pokja Bunda PAUD Kota Jambi Masa Bakti 2025 -

Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa pendidikan kedokteran yang seharusnya mencetak tenaga kesehatan profesional dan humanis, justru bisa menjadi ladang subur praktik kekerasan psikologis jika tidak dikontrol secara serius. Upaya reformasi budaya pendidikan kesehatan pun menjadi langkah mendesak demi terciptanya lingkungan yang lebih suportif dan manusiawi.

Sumber: