BPK RI dan Menteri PUPR Tinjau Pembangunan IKN

BPK RI dan Menteri PUPR Tinjau Pembangunan IKN

Tinjau Progres Pembangunan IKN-Ist-

JEKTVNEWS.COM - Dalam rangka audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Anggota IV BPK RI Haerul Saleh meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Rabu (21/2).

Menteri Basuki menyambut baik proses audit BPK untuk memastikan jalannya tata kelola yang baik di IKN yang saat ini progres fisiknya telah mencapai 74.87%. 

“Beberapa waktu lalu sudah dilakukan 3 seri groundbreaking oleh Presiden jokowi, seperti gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. Kami menyambut baik proses audit BPK untuk memastikan seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik,” kata Menteri Basuki. 

Kementerian PUPR memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya dengan membangun infrastruktur konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor pemerintahan sebagai modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN. 

BACA JUGA:Pemerintah Kota Jambi Targetkan Kerjasama Dengan Beberapa Daerah Produsen Bahan Pangan

Pembangunan IKN hingga akhir 2024 terbagi menjadi 2 batch di mana progres batch pertama telah mencapai 74,87%, sementara progres batch kedua telah berjalan 24%.

Pembangunan jalan tol menuju IKN juga sedang berlangsung dengan beberapa seksi sudah mencapai progres signifikan.

BACA JUGA:Selesai Pemilu 2024, Hingga Januari, IKN Menerima Investasi Sebesar Rp47,5 Triliun

Sementara progres infrastruktur untuk persiapan Upacara 17 Agustus di IKN yang termasuk dalam batch pertama seperti Gedung Kantor Presiden, Istana Negara dan Lapangan Upacara sudah mencapai 56,37% dan sudah sesuai rencana.

Khusus untuk Kantor Presiden, progresnya sudah mencapai 74,94%. 

BACA JUGA:Kendalikan Harga Pasar, Inflasi Kota Jambi 2,47 Persen Dibawah Angka Nasional

Selain itu, pada bulan Juli 2024, sebagian dari 47 tower hunian untuk ASN, TNI, dan Polri juga diharapkan selesai dan dapat digunakan.

Sumber: