Kemenko Polhukam Bahas Masalah Pemilu Luar Negeri Hingga Dugaan Kebocoran Data Pemilih

JEKTVNEWS.COM - Pemilihan umum 2024 sudah semakin mendekat. Sejumlah rangkaian telah dilaksanakan, mulai dari proses pendaftaran, perolehan nomor urut, dan kini memasuki tahap kampanye. Setelah itu dilanjutkan dengan masa tenang dan tahapan pemungutan suara.

Dalam rangka mempersiapkan tahapan pemungutan suara, Desk Pemilu Kemenko Polhukam melaksanakan rapat koordinasi. Rapat ini membahas sejumlah permasalahan baik di dalam dan luar negeri, serta mengantisipasi dan mencari solusi, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

BACA JUGA:6 Khasiat Luar Biasa Sayur Kangkung untuk Kesehatan Tubuh

"Kita mengundang seluruh anggota Desk Pemilu untuk membahas isu penting," kata Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, Jumat (1/12).

Pertama, lanjut Mayjen TNI Heri Wiranto, pembahasan isu terkini terkait permasalahan pemilu luar negeri khususnya di Hongkong, Makau dan beberapa negara yang perlu mendapat perhatian, serta permasalahan dugaan kebocoran data pemilih.

Heri mengatakan, pemasalahan kesiapan pemilu di Hongkong dan Makau yaitu pemilih berpotensi hanya bisa menggunakan hak pilihnya melalui media pos.

Hal tersebut dikarenakan pemerintahan setempat tidak memberikan rekomendasi penyelenggaraan pemungutan suara.

BACA JUGA:Upacara HUT PGRI, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Mendorong Kesejahteraan Guru Honorer Lewat P3K

"Diperlukan pembahasan yang lebih mendalam, karena jika terdapat hambatan penyaluran dalam memberikan suaranya maka akan mencederai hak politik warga Indonesia," kata Mayjen TNI Heri Wiranto.

Terkait dugaan kebocoran data pemilih, kata Mayjen TNI Heri Wiranto, perlu segera dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya.

Karena hal ini berpotensi membuat kegaduhan publik dan berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu dan pemerintah.

BACA JUGA:Kemenko Polhukam Tingkatkan Pertahanan Negara dan Pengamanan Laut Melalui Program Kerja 2024

"Selain isu-isu tersebut, sebagaimana kita ketahui saat ini sudah memasuki akhir tahun 2023. Tentunya kita juga perlu mempersiapkan kembali pembentukkan Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada untuk tahun 2024," kata Mayjen TNI Heri Wiranto.

"Beberapa kendala dan kekurangan yang kita alami perlu kita evaluasi dan kita perbaiki sehingga Desk Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dalam mendukung suksesnya Pemilu Serentak 2024," ujarnya.

Sumber: