JEKTVNEWS.COM -Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia telah berhasil melunasi seluruh utangnya kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden SBY yang telah berhasil menyelesaikan utang Indonesia kepada IMF. Ia menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kebijakan yang bijaksana yang diterapkan pada masa tersebut.
Bahlil bahkan secara tegas menyebut IMF sebagai "lintah darat" yang memberikan utang kepada Indonesia. Menurutnya, banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan oleh IMF tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
BACA JUGA:Jarang Diketahui, Durian Belanda Ternyata Berkhasiat Untuk Mencegah Kanker
Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bagaimana IMF memberikan diagnosa yang salah terhadap Indonesia saat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak negatif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri ditutup, bantuan sosial dikurangi, dan daya beli masyarakat melemah, yang pada akhirnya berdampak pada deindustrialisasi.
Kesalahan diagnosa IMF tersebut berdampak luas pada kebijakan lainnya. Bunga kredit naik, pengusaha kolaps, kredit macet meningkat, dan aset-aset diambil.
IMF seolah menjadi dokter yang salah dalam merawat pasien Indonesia. Lebih lanjut, Bahlil menolak permintaan IMF untuk menghentikan kebijakan hilirisasi dengan larangan ekspor bahan mineral mentah. Menurutnya, IMF telah menerapkan standar ganda, di mana negara lain diizinkan melakukan hal serupa, sementara Indonesia dilarang.
BACA JUGA:Kerusuhan di Negara Perancis, Kemenlu Pasti WNI Tidak Terlibat
Hilirisasi menjadi program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan dan mendorong Indonesia menjadi negara maju. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi akan tetap menjadi prioritas negara, dan larangan ekspor akan diterapkan.
IMF telah menyatakan kondisi ekonomi Indonesia baik, namun permintaan IMF terkait ekspor ini menuai tanda tanya. Bahlil berpendapat bahwa IMF perlu mempertimbangkan kebijakan hilirisasi yang tepat untuk mencapai tujuan peningkatan nilai tambah produksi.
Dalam konteks ini, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tetap akan melanjutkan kebijakan hilirisasi dan tidak akan mengikuti permintaan IMF. Meskipun IMF menyebutkan adanya analisa biaya dan manfaat, Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus dilakukan dengan meminimalkan efek negatif lintas batas.
BACA JUGA:Bareskrim Polri Periksa Kemenag dan MUI Soal Ponpes Al Zaytun
Dengan teguhnya pendirian Indonesia, hilirisasi akan terus menjadi fokus utama dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Larangan ekspor akan diterapkan demi kepentingan bangsa. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan langkah ini.
Dengan pencapaian melunasi utang ke IMF dan tekad untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi, Indonesia menunjukkan keteguhan dan independensi dalam mengelola ekonomi nasionalnya.