Tidak hanya itu, seluruh elemen masyarakat sipil harus bersatu dan aktif menggalang kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat—petani, buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan—untuk bergerak bersama.
Mereka menyadari bahwa ancaman terhadap konstitusi ini bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Ketika hukum tak lagi dihormati, yang lemah dan tak berdaya akan menjadi korban pertama dari kesewenang-wenangan kekuasaan.
Mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk:
1. Menolak revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan keputusan MK, memastikan bahwa setiap upaya pelemahan demokrasi tidak dibiarkan tanpa perlawanan.
2. Memobilisasi gerakan rakyat untuk menekan pemerintah dan DPR agar segera mematuhi putusan MK, sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan demokrasi.
BACA JUGA:Polisi Ringkus 'Ar ' Buruh Tani Yang Tega Bacok Rekan Sendiri
3. Menggunakan semua saluran komunikasi, baik media tradisional maupun media sosial, untuk menyuarakan perlawanan ini, menggalang solidaritas nasional demi menyelamatkan demokrasi Indonesia.
Para aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam AJI Jambi, Rambu House dan anggota lembaga WALHI Jambi bertekad untuk tidak mundur selangkah pun.
Mereka paham bahwa ini adalah pertarungan yang harus dimenangkan, bukan hanya demi hari ini, tetapi demi generasi mendatang yang berhak hidup dalam negara yang menghormati hukum dan keadilan.
BACA JUGA:Penuhi Kebutuhan Sehari –Hari, Warga Sebapo Terpaksa Membeli Air
Dalam kesatuan yang kokoh ini, mereka terus mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang panjang dan berdarah-darah.
Dan hari ini, perjuangan itu berlanjut di Jambi, tempat di mana suara rakyat, suara hukum, dan suara keadilan harus tetap bergema lantang dan jelas, melawan setiap bentuk tirani yang mencoba membungkamnya.