Pemerintah Larang Warga China Masuk dan Transit di Indonesia

Senin 03-02-2020,09:03 WIB
Pemerintah Larang Warga China Masuk dan Transit di Indonesia

JAKARTA (VOA) — Presiden Joko Widodo hari Sabtu memutuskan melarang warga negara China untuk masuk dan transit di tanah air untuk sementara waktu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi usai melakukan rapat terbatas di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (2/2).

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi warga negara asing lainnya yang sudah berada di negeri tirai bambu tersebut selama kurang lebih 14 hari.

“Semua pendatang yang tiba dari mainland (daratan.red) China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diijinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia,” ujar Retno.

idak hanya itu, pemerintah juga mencabut fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrivals untuk WN China yang bertempat tinggal di daratan China untuk sementara waktu.

Sebelumnya, larangan serupa juga dikeluarkan oleh pemerintah Singapura, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru untuk mencegah menyebarnya wabah virus corona.

Ia juga meminta kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak melakukan perjalanan ke mainland China untuk sementara waktu.

 

Pemerintah, kata Retno, juga memutuskan untuk menunda semua penerbangan dari dan menuju China.

“Penerbangan langsung dari dan ke mainland [daratan, red] RRT ditunda untuk sementara mulai hari Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB,” paparnya.

Sebelumnya, sebanyak 243 WNI – termasuk lima orang tim pendahulu – yang dievakuasi dari Wuhan, China, telah tiba dengan selamat di Natuna, Kepulauan Riau. Semuanya akan melalui masa observasi selama 14 hari.

Retno mengatakan, masa observasi ini juga akan dilakukan untuk 42 tim penjemput WNI dari Wuhan. Sehingga total orang yang akan menjalankan observasi adalah 285 orang.

“Sampai saat ini alhamdulilah mereka dalam kondisi sehat,”ujar Retno.

Selanjutnya Menteri kesehatan bersama dengan tim akan membuka kantor di Natuna, dan dari waktu ke waktu juru bicara dari Kementerian Kesehatan akan menyampaikan perkembangan observasi tersebut. [gi/em]

Sumber: