WNI dari Wuhan Diisolasi di Natuna, Suara Penolakan Sempat Muncul

Pemerintah Indonesia memastikan memilih Pulau Natuna sebagai tempat karantina bagi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan alasan pemilihan wilayah Natuna tersebut.

“Dari TNI mendukung proses kepulangan saudara-saudara kita dari Wuhan menuju Indonesia dengan sarana dan prasarana untuk mendukung protokoler kesehatan sendiri,” ujar Panglima TNI di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (1/2).

Hadi menuturkan, kawasan Natuna merupakan kawasan terbaik dan pilihan sebagai tempat isolasi WNI. Hal tersebut selain jauh dari pemukiman penduduk, karena Natuna merupakan pangkalan militer yang memiliki Rumah Sakit dari tiga angkatan TNI yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat.

“Protokol kesehatan di antaranya kita harus penuhi, kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan tempat terbaik dan terpilih adalah wilayah Natuna,” tutur Panglima TNI.

Hanya saja, pemilihan Natuna sempat membuat penduduk di sana bersuara. Masyarakat Kabupaten Natuna menyatakan penolakannya wilayah mereka dijadikan lokasi karantina WNI dari Wuhan. Bahkan, ratusan warga Kabupaten Natuna sempat memadati kantor DPRD guna mempertanyakan kabar pemulangan WNI dari Wuhan.

“Sejak Jumat malam sampai Sabtu (1/2) massa terus berdatangan ke kantor DPRD Natuna,” sebut Ketua KNPI Natuna, Haryadi di Natuna, Sabtu (1/2).

Haryadi menambahkan, di kantor DPRD, warga menolak rencana pemerintah pusat mengkarantina WNI dari Wuhan di Natuna selama sekitar 14 hari. Warga sangat khawatir kalau WNI tersebut tertular virus korona meski pemerintah telah mengklaim mereka pulang ke tanah air dalam kondisi sehat.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, di Tanjungpinang, Sabtu, menegaskan, pemerintah pusat belum berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna. Karena itu, tambah dia Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

“Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu,” ucap Ngesti.

Ngesti menambahkan DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. “Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya,” imbuhnya.

Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan, Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus korona.

Ngesti menjelaskan semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan. Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna. “Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai,” tambahnya.

Sumber: