Soal Kedaulatan RI di Natuna, Pemerintah Diminta Tegas dan Terukur

Kedaulatan Republik Indonesia tengah dipertaruhkan di perairan Natuna. Hal itu setelah Tiongkok melakukan pelanggaran dan mengklaim batas wilayah di kawasan tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas, terarah, dan terukur terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

“Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok. Kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur, dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI,” ujar Abdul Kharis, Sabtu (4/1).

Sementara statement Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa (31/12), menyebut bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah ini dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu pun menyebut Tiongkok seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Semua ada aturan hukumnya, bukan asal klaim. “Silakan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia,” katanya.

Abdul Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara, salah satunya Tiongkok, untuk lebih serius dan segera membangun Maritime Surveillance System.

“Untuk mengawasi perairan Indonesia, mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,” ungkapnya.

Sumber: