SPBU Sungai Puar Disanksi Akibat Jual Solar ke Truk yang Sudah Modifikasi

SPBU Sungai Puar Disanksi Akibat Jual Solar ke Truk yang Sudah Modifikasi

JAMBI- PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan menindak tegas salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, Jambi karena bertindak curang atau "nakal" dalam penjualan.

Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II Umar Ibnu Hasan di Palembang, Minggu, mengatakan sanksi itu diberikan kepada SPBU DODO 24.366.53 yang berlokasi di Jalan Jambi-Bungo Sungai Puar karena kedapatan menjual BBM jenis Solar JBT ke mobil dan truk dengan tankinya sudah dimodifikasi.

Ia mengatakan sanksi ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap SPBU yang berbuat curang.

Hal ini sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak SPBU dan PT Pertamina (Persero), tidak dibenarkan menjual BBM JBT Biosolar kepada kendaraan dengan tanki modifikasi.

Adapun sanksi yang diberikan antara lain berupa surat peringatan dan penghentian pasokan BBM Solar JBT terhitung mulai tanggal 13 November sampai dengan 10 Desember 2020, pemasangan spanduk SPBU dalam masa pembinaan, membayar selisih harga subsidi dengan non subsidi sebesar 200 liter. Selain itu, pengusaha SPBU diwajibkan merenovasi fisik SPBU untuk mencapai standar Pertamina.

"Pertamina akan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi apabila selama masa pembinaan pihak SPBU melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan,” kata dia.

Ia menambahkan tindakan ini merujuk juga ketentuan yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang memberlakukan pembatasan pembelian BBM Subsidi jenis solar. Sejumlah kendaraan dibatasi bahkan ada yang dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar.

"Untuk angkutan barang roda empat, pembatasan pembelian BBM solar 30 liter per kendaraan per hari. Roda enam atau lebih sebanyak 60 liter per kendaraan per hari, dan untuk kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per kendaraan per hari,” kata Umar.

Menanggapi hal tersebut Feryanto Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait sanksi yang diberikan oleh Pihak PT Pertamina kepada SPBU Sungai Puar.

Feryanto menjelaskan bahwa kewenangan Dinas Perindagkop sendiri sangatlah terbatas, pihaknya juga tidak bisa mengambil keputusan terlebih jauh.

"Kalau untuk kewenangan kita dari Dinas itu hanya sebatas menguji alat ukur atau Uji tera dalam setiap satu tahun sekali di setiap Pom Bensin di seluruh wilayah Kabupaten Batanghari, untuk persolan ini kami akan mengkaji terlebih dahulu terkait aturan atau kewenangan dari Dinas Perindagkop," tutur Fery. 

Sumber: