PTPN I dan Polda Sulawesi Utara Jalin Kerja Sama Strategis dalam Kunjungan Direktur Hubungan Kelembagaan

JEKTVNEWS.COM - Dalam upaya memperkuat sinergi antara sektor korporasi dan penegakan hukum, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang merupakan anak usaha PTPN III (Persero) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menandatangani kesepakatan kerja sama strategis. 

Kegiatan ini berlangsung dalam kunjungan resmi Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I Tio Handoko bersama SEVP Business Support PTPN I Regional 8 Maalun Lamau dan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bambang Hartawan, serta Manager Unit Kebun Mira Stenly Maelisa ke markas Polda Sulawesi Utara (15/08).

Kunjungan ini bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang erat antara PTPN I dan Polda Sulawesi Utara, terutama dalam hal pengamanan aset, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum di sekitar wilayah operasional perusahaan. 

BACA JUGA:KPK Ungkap Penyalahgunaan Dana CSR BI dan OJK, Dugaan Korupsi Terkuak

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Lumowa menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Sementara itu Tio menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen PTPN I untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sekitar. 

BACA JUGA:KPK Ungkap Penyalahgunaan Dana CSR BI dan OJK, Dugaan Korupsi Terkuak

“Kerja sama dengan Polda Sulawesi Utara ini adalah langkah strategis untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah operasional kami,” ucap Tio. 

Royke Lumowa juga menyampaikan apresiasi terhadap PTPN I atas inisiatif ini.

“Kami mengapresiasi inisiatif dari PTPN I saat ini, kami juga selalu siap mendukung segala langkah baik yang akan dijalankan oleh PTPN I nantinya” ungkap Royke.

BACA JUGA:PTPN I Respon Aksi Demonstrasi Kelompok Masyarakat Kabupaten Takalar

Adapun kesepakatan kerja sama ini mencakup beberapa hal penting, seperti pengamanan aset perusahaan, penanganan konflik sosial di sekitar area perkebunan, serta kerja sama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban di daerah tersebut.

Sumber: