Ribut-Ribut soal New Normal, Mahfud MD: Semua Masih Wacana

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bicara blak-blakan soal new normal dalam acara Halal bi Halal IKA UNS yang disiarkan di kanal Youtube Universitas Negeri Sebelas Maret, Selasa (26/5). Menurut Mahfud, new normal yang saat ini sudah menjadi pro dan kontra masih sebatas wacana.

“Sekarang ini pemerintah, saya katakan sebagai Menko Polhukam, ada wacana, belum keputusan wacana bagaimana tentang new normal ini,” kata Mahfud dalam sambutannya.

Menurut Mahfud, dari hasil rapat kabinet paling anyar, ada tiga jenis pemodelan matematis terkait penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Ketiga model itu diajukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, hingga Kantor Staf Presiden.

“Dan ketemu semua. Oh ini ada penurunan kalau ada pembatasan gerakan. Semua bisa diitung, Jakarta kan sekarang 0,9, tapi di sisi lain ada yang tinggi sekali seperti di Gorontalo, di Jatim,” kata Mahfud.

Saat ini, katanya, pemerintah sedang mencari cara agar masyarakat tetap hidup normal dengan fakta bahwa virus masih berada di tengah-tengah masyarakat. ”Jadi saya kira wajar bila wacana tersebut masih menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, pro dan kontra soal new normal tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa. Bahkan, di kalangan dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga terjadi perbedaan pendapat terkait wacana tersebut.

“Bagaimana yang terbaik? Mari kita diskusikan. Belum ada keputusan apapun soal itu, semua masih wacana dan kontroversi masih ada. Tapi kita harus hadapi itu,” kata Mahfud.

Hari ini (26/5), Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Jokowi berharap kondisi ini bisa membuat kurva Covid-19 di Indonesia menurun.

“Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun,” ujar presiden yang akrab disapa Jokowi itu.

Yang dimaksud Jokowi, selama ini pemerintah menggunakan indikator penularan berdasarkan reproduction rate dengan skala R0. Reproduction rate ini adalah sebuah angka yang menunjukkan bagaimana daya tular sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit. (wsa)

Sumber: