Gubernur Jambi dan Kepala BPK Wilayah V Buka Suara Mengenai Persoalan Stockpile Batu Bara di Sekitar KCBN

JEKTVNEWS.COM - Mengenai permasalahan stockpile batu bara yang berada dekat kawasan cagar budaya nasional (KCBN) muara jambi. masih terdapat 12 perusahaan stockpile batu bara. Keberadaan perusahaan yang berpotensi merusak temuan KCBN muara jambi sekaligus menghambat kawasan cagar budaya ini masuk kategori world heritage. 

Gubernur Jambi Al Haris mengakui memang masih terdapat perusahaan batu dan kelapa sawit di kawasan percandian itu. Pihaknya masih mengupayakan pembebasan lahan agar kawasan ini dapat dikelola lebih baik. 

"Kita sudah mulai membebaskan lahan di sini. Warga yang bermukim ini tidak langsung bersentuhan dengan zona inti candi. Tetapi, masih ada perusahaan yang kita sadari berada di kawasan 3.900-an hektar itu," ujarnya. 

BACA JUGA:Pindah Ke Lapas Salemba, Terpidana Ricky Rizal Dikurung 8 Tahun

Dirinya mengatakan pihaknya masih mempersiapkan Pelabuhan Ujung Jabung. Sehingga ke depan stockpile batu bara di kawasan percandian dapat diatasi. 

"Kita sedang membangun jalan batu baru bara. Nanti kalau jalannya selesai tidak akan adalagi stockpile di situ. Akan ada lokasi di Ujung Jabung. Kita sedang membuat langkah-langkah bagaimana Ujung Jabung itu bisa difungsikan untuk CPO dan batu bara," ujarnya. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia sempat meminta pemerintah daerah membebaskan KCBN Muara Jambi dari berbagai aktivitas yang mengancam kawasan percandian ini, khususnya stockpile batu bara. 

BACA JUGA:Di Jambi Menteri ATR/BPN Menghadiri Panen Raya 13.366 Sertifikat Bidang Tanah

"Itu berpotensi menyebabkan hilangnya bangunan cagar budaya yang belum ditemukan, dan dapat menggagalkan KCBN Muara Jambi menjadi warisan dunia," katanya, ketika berada di rumah dinas Gubernur Jambi, Rabu (19/1) lalu. 

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V, Agus Widiyatmoko menyampaikan pihaknya sudah memugar salah satu situs candi yang tepat berada dekat dengan tumpukan batu bara. 

Pembebasan lahan dari stockpile batu bara bukanlah tugas BPK Wilayah V, sehingga ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Sumber: