KOTA JAMBI, JEKTVNEWS.COM - Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi, pada hari Senin, 15 Juli 2024, dalam rangka penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024, fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Jambi mempertanyakan soal PPDB di Kota Jambi.
BACA JUGA: Al Haris Dampingi Zulkifli Hasan Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh
Agenda sidang paripurna DPRD Kota Jambi yang seharusnya membahas tentang rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024, diputuskan oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan untuk ditunda lantaran para anggota DPRD Kota Jambi meminta penjelasan terlebih dahulu soal penerimaan PPDB di Kota Jambi.
BACA JUGA:Gubernur Al Haris dan Istri Terima Gelar Adat Nagari Paninggahan Solok
Salah satunya fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Jambi yang mempertanyakan persoalan keterbukaan penerimaan PPDB di tingkat smp se-Kota Jambi saat ini.
Dikatakan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Jambi Maria Magdalena bahwa, dari informasi yang didapatkannya ada juga peserta yang tidak masuk lewat jalur zonasi, meskipun berada di lingkungan sekolah.
BACA JUGA:DPRD Kabuparen Muaro Jambi Mengelar Paripurna Tentang Penyampaian Rancangan KUA - PPAS Tahun 2025
“Adalah hak anak bangsa bahwa seperti yang dikatakan tadi ada 10 unsur salah satunya pendidikan yang harus diakomodir oleh pemerintah. Nahh artinya ini ada apa kok seperti mencari sesuatu orang mau masuk sekolah kok sulit gitu di zaman sekarang padahal sekolah itu pendidikan, pendidikan itu adalah yang paling dasar untuk menciptakan anak bangsa yang menjaga bangsa ini dan negara ini,” ujar Maria Magdalena, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Jambi, Senin (15/7).
“Kedepan seharusnya tidak dipersulit seperti ini itu saja itu ada juga yang dari zonasi enggak masuk kabarnya banyak dari zonasi tidak masuk dan ini ada apa juga Nah inilah yang nanti akan dibahas bersama Sekda dengan kepala dinas dan yang lainnya barangkali dengan kepala sekolah juga nanti akan dikumpulkan ada apa dengan zonasi,” lanjutnya.