Gelar FGD Konflik Lahan, DPRD Provinsi Jambi Ajak Para Pemangku Kepentingan Teken Komitmen Bersama

jektvnews.com - Jambi, Pansus Konflik Lahan DPRD provinsi Jambi terus bekerja secara marathon menjaring, mengumpulkan, memverifikasi dan mencari alternatif solusi atas berbagai kasus konflik lahan yang ada di provinsi Jambi.

 

Bagian dari kerja tersebut, pada Jum’at lalu (25/2/2022) Pansus menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendengar saran dan masukan dari berbagai pihak. 

 

FGD yang digelar di lobi lantai 2 Gedung DPRD Provinsi Jambi tersebut diikuti oleh unsur forkopimda provinsi Jambi, beberapa OPD terkait, Badan Kesbangpol dan perwakilan pemeritahan kabupaten yang terdapat konflik lahan di daerahnya, Lembaga Adat, BEM, NGO, pihak kementerian dan DPR RI.

 

 

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani tersebut, hadir sebagai Narasumber Utama Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Sesditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI Hasan Basri, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK RI Muhammad Said, Kapolda Jambi Irjen. Pol. Rachmat Wibowo, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, Kajati Jambi Sapto Subroto, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, dan Dr. Helmi dari kalangan akademisi.

 

Di awal acara, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja hampir 6 bulan dan telah menerima 105 aduan yang dikerucutkan menjadi 25 kasus untuk tindak lanjut penyelesaian karena terbatasnya waktu kerja. 

 

Menurut Wartono, pihaknya kesulitan dalam memanggil perusahaan, karena perusahaan hanya mengirimkan utusan humas yang tidak dapat mengambil keputusan strategis. 

 

Sumber: