Dipindahkan Usai Tolak Divaksin, Ribka PDIP: Lucu Juga Dokter Masa Urus Minyak

JAKARTA – Ribka Tjiptaning dirotasi dari sebelumnya anggota Komisi IX kini menjadi anggota Komisi VII DPR RI. Langkah Fraksi PDI Perjuangan itu diduga merupakan buntut dari penolakannya divaksin Covid-19.Sikap kontroversial itu jelas bertolak belakang dengan sikap PDIP.

PDIP sendiri adalah parpol pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jelas-jelas mendukung vaksinasi Covid-19. Ribka Tjiptaning sendiri enggan berspekulasi tentang keputusan FPDIP yang merotasinya.

Ia malah menyuruh wartawan untuk menanyakan langsung kepada pimpinan Fraksi PDIP. “Tanya ke yang mindahin saya, pimpinan fraksi, jangan tanya ke saya,” kata dia dihubungi wartawan, Selasa (19/1).

Akan tetapi, rotasi dirinya ke Komisi VII yang membidangi energi, riset dan tekonologi itu jelas tak sejalan dengan latar belakang dirinya sebagai seorang dokter.

“Komen saya? Lucu juga dokter masa urus minyak. Harus belajar nih,” selorohnya.

Pengamat politik Ujang Komarudin kepada RMOL, Selasa (19/1/2021) mengatakan pemindahan itu disebabkan Ribka menolak divaksin. “Makanya digeser dan dipindah ke komisi lain. Pemindahan Ribka itu akibat menolak divaksin,” ungkapnya.

“Hal itu sama saja menampar PDIP karena bagaimanapun PDIP partai utama pendukung Presiden,” sambung Ujang.

Presiden Jokowi sendiri adalah orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin produksi Sinovac itu. “Presidennya dari PDIP, tapi anggota PDIP-nya menolak divaksin. Ini lucu, aneh, dan ajaib, sekaligus juga geli,” tuturnya.

Karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menyebut bahwa mutasi atau rotasi jabatan di parlemen itu adalah sebuah risiko.

Utamanya kepada mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai. “Begitulah berpartai. Mesti seirama dan senada dengan kebijakan partai. Kalau tidak, tentu akan didepak atau paling tidak digeser-geser,” katanya.

Sikap PDIP terhadap Ribka Tjiptaning, disebut Ujang menunjukkan bahwa tidak ada partai yang betul-betul menjunjung demokratis, termasuk PDIP.

“Soal apakah partai demokratis, hampir di semua partai tak ada yang betul-betul dan sungguh-sungguh menerapkan demokratisasi di internalnya masing-masing,” tandasnya.

Sumber: www.fajar.co.id

Sumber: