Vietnam Resmi Akui Bitcoin! Era Baru Kripto Dimulai 2026, Siap Kalahkan Negara Tetangga?

Undang-undang ini membuka peluang Vietnam untuk mempererat hubungan dengan organisasi seperti Financial Action Task Force (FATF)—badan dunia yang mengawasi standar global anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Integrasi ini akan sangat penting bagi Vietnam dalam membangun reputasi sebagai negara dengan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

UU Teknologi Digital ini bukan hanya bicara soal kripto. Vietnam juga menyisipkan visi besar tentang bagaimana blockchain dan kecerdasan buatan (AI) akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional.

BACA JUGA:PTPN IV PalmCo Raih PROPER Biru, Perkuat Komitmen Lingkungan dan Transisi Energi Hijau

Ini bukan isapan jempol. Pemerintah Vietnam secara eksplisit menekankan bahwa blockchain tidak hanya relevan untuk transaksi keuangan, tetapi juga bisa diaplikasikan dalam logistik, rantai pasok, pelayanan publik, hingga sektor pendidikan.

Sementara itu, AI diposisikan sebagai mesin penggerak efisiensi dan daya saing ekonomi digital Vietnam. Pemerintah ingin membentuk masa depan di mana layanan publik bisa lebih pintar, proses bisnis lebih cepat, dan rakyat mendapatkan manfaat teknologi secara nyata.

Dengan langkah ini, Vietnam berpotensi mengambil alih posisi strategis dari negara-negara tetangga dalam dunia kripto dan teknologi digital. Misalnya, Indonesia dan Malaysia hingga kini masih berada di posisi "setengah hati" dalam hal regulasi kripto.

Sementara Singapura sudah lebih dulu agresif dan progresif, langkah Vietnam kali ini menunjukkan niat serius untuk tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi. Bila Vietnam konsisten, bukan tak mungkin negara ini menjadi hub kripto dan blockchain terbesar di Asia Tenggara.

Namun tentu saja, jalan Vietnam tidak akan mulus-mulus saja. Meski ada pengakuan hukum, masih ada tantangan besar di depan, seperti:

• Kebutuhan akan edukasi massal agar masyarakat tidak terjebak skema penipuan.

• Kesiapan institusi pengawas untuk mengawasi perdagangan dan keamanan aset digital.

• Penerapan sistem pajak dan kepatuhan hukum yang jelas dan tidak membebani inovator.

Belum lagi, risiko volatilitas pasar kripto tetap menjadi momok yang tak bisa diabaikan. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang fleksibel tapi tetap melindungi masyarakat luas dari risiko besar.

BACA JUGA:Resmikan Sentra Layanan Prioritas di Cirebon, Kini BRI Miliki 43 Lokasi Layanan Premium yang tersebar di Selur

Di sisi lain, langkah Vietnam bisa menjadi pemicu gelombang inovasi dan investasi besar-besaran. Bayangkan jika startup lokal mulai bermunculan dengan model bisnis berbasis blockchain, atau perusahaan asing mulai melirik Vietnam sebagai pusat operasi kripto Asia mereka.

Investor, pengembang, hingga content creator digital bisa mulai mengeksplorasi ide-ide baru karena batas legal sudah lebih jelas. Bagi anak muda Vietnam, ini bisa menjadi peluang emas untuk menjadi pionir dalam gelombang ekonomi digital selanjutnya.

Sumber: