Pemerintah Kota Jambi Sosialisasikan Bank Sampah

JAMBI, JEKTVNEWS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) JAMBI berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan sampah dengan meluncurkan sosialisasi mengenai Bank Sampah.

Acara tersebut diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota JAMBI bekerja sama dengan PT Pegadaian JAMBI, dan berlangsung di Aula Telanipura Bappeda, Selasa (27/8/2024).

Sosialisasi dibuka oleh Penjabat Wali Kota JAMBI, Sri Purwaningsih, didampingi oleh Kepala DLH Ardi dan Vice President PT Pegadaian Area JAMBI dan Bengkulu, Av Dedy Nugroho.

Dalam sambutannya, Sri Purwaningsih menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menangani masalah sampah secara efektif.

Sri Purwaningsih berharap Bank Sampah dapat menjadi langkah signifikan dalam mengatasi polusi plastik dan mendukung komitmen Zero Waste Zero Emission 2050. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berdampak pada kebersihan kota.

Kepala DLH JAMBI, Ardi, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membentuk lebih banyak Bank Sampah di JAMBI, dengan saat ini sudah ada 15 OPD yang terlibat.

Ardi juga menyebutkan bahwa Instruksi Wali Kota Nomor 05 Tahun 2024 mendorong setiap OPD dan Kecamatan untuk membentuk Bank Sampah.

Vice President PT Pegadaian, Av Dedy Nugroho, mengungkapkan bahwa PT Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai tempat gadai, tetapi juga sebagai mitra dalam pengelolaan sampah melalui tabungan emas.

Dedy berharap sosialisasi ini dapat memicu pembentukan lebih banyak Bank Sampah di JAMBI.

Dalam laporan DLH, disebutkan bahwa Kota JAMBI menghasilkan sekitar 443 ton sampah per hari, dengan 74 persen di antaranya berhasil dikelola. Program Bank Sampah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah dan memperpanjang umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Departemen Mikro PT Pegadaian, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota JAMBI, serta perwakilan perangkat daerah dan pengurus PKK dan BKMT.

Sumber: