Jokowi Dorong Kemudahan Akses KUR Tanpa Agunan Untuk UMKM
Presiden RI Joko Widodo di Rakernas HIPMI Ke-XVIII --kemenpora.go.id
JEKTVNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapannya agar semua penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilakukan tanpa agunan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, pada 31 Agustus 2023 kemarin. Jokowi menekankan pentingnya menerapkan sistem credit scoring dalam penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia merujuk pada fakta bahwa 145 negara telah berhasil menerapkan sistem ini untuk mendukung UMKM di negaranya masing-masing.
"Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan," ujar Jokowi. Menurut Presiden, dengan mengadopsi sistem credit scoring, proses penilaian pembiayaan dapat lebih objektif dan transparan. Pemberian pinjaman bisa disesuaikan dengan skor kredit dan karakter pelaku UMKM, sehingga memberikan kesempatan lebih besar kepada mereka, terutama yang baru memulai usaha.
BACA JUGA:Bank BTPN 2023, Bisa Ajukan KUR Tanpa Agunan!
"Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan," tambahnya. Jokowi juga mengungkapkan bahwa alokasi KUR tahun ini mencapai Rp 460 triliun dengan suku bunga yang rendah, hanya 6%, dan batas maksimal pinjaman sebesar Rp 500 juta. Ia berharap agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat tersalurkan sepenuhnya.
"Kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa karena bunganya hanya 6%, tapi memang betul-betul hanya untuk UMKM," tegas Jokowi. Pengumuman ini menciptakan optimisme bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan akses lebih mudah ke pembiayaan tanpa agunan dan sistem credit scoring yang objektif, diharapkan UMKM akan semakin berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian negara.
Sumber: