JAKARTA – Anggota DPR RI Fadli Zon senang mendengar vaksin berbayar dibatalkan pemerintah.
“Alhamdulillah suara rakyat didengarkan. Vaksin berbayar memang harus dibatalkan, tak etis dan inkonsisten,” kata Fadli Zon, dikutip dari akun Twitter miliknya, Sabtu (17/7).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil alih komando penangnanan Covid-19 agar semua menteri terlibat dan punya tanggung jawab.
“Saran saya, Pak @jokowi segera ambil alih kendali komando penanganan Covid-19 langsung di bawah Presiden,” tandas Fadli Zon.
Dokter spesialis penyakit dalam, dr Andi Khomeini Takdir Haruni SpPD juga menyambut baik pembatalan vaksin berbayar.
“Saya senang mendengar kabar dibatalkannya vaksin berbayar. Itu mencegah makin berlarutnya isu kesenjangan sosial makin lebar,” kata dr Andi Khomeini Takdir di akun Twitter miliknya, @dr_koko28.
Semua Vaksin Gratis
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksin berbayar atau vaksin Gotong Royong yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.
Menurut Pramono, vaksin berbayar dibatalkan setelah Presiden Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.
Hal itu dikatakan Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).
“Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” ucap Pramono.
Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.
“Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah,” kata Pramono. (one/pojoksatu)