Vietnam Resmi Akui Bitcoin! Era Baru Kripto Dimulai 2026, Siap Kalahkan Negara Tetangga?

JEKTVNEWS.COM- Perjalanan panjang mata uang kripto akhirnya tiba di babak baru. Vietnam, salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, resmi mengakui Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai aset digital yang sah secara hukum. Langkah ini diambil melalui pengesahan Undang-Undang Teknologi Digital, yang disetujui oleh Majelis Nasional dan dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

BACA JUGA:Rupiah Tertekan di Rp16.300 Masih Ada Harapan, Tapi Ketegangan Global Jadi Penghalang

Kabar ini tentu bukan hanya angin lalu. Ini adalah momen penting yang menandai perubahan besar dalam cara pemerintah Vietnam memandang kripto, dari yang sebelumnya dianggap abu-abu atau bahkan ilegal, kini menjadi bagian dari lanskap hukum yang sah. Dunia pun menoleh, menyadari bahwa Vietnam sedang memainkan kartu yang berani namun sangat strategis di tengah revolusi digital global.

Undang-undang baru ini tidak hanya mengakui eksistensi kripto, tetapi juga membedakan antara aset virtual dan aset kripto. Ini penting, karena tidak semua aset digital itu kripto, dan sebaliknya, tidak semua kripto dapat diperlakukan seperti uang atau sekuritas.

Namun, perlu dicatat bahwa UU ini tidak mengklasifikasikan kripto sebagai mata uang resmi, sekuritas, atau aset keuangan tradisional. Artinya, Bitcoin belum bisa digunakan untuk belanja di supermarket di Hanoi atau membayar pajak—tapi status legal sebagai aset digital sudah merupakan lompatan besar ke depan.

BACA JUGA:IHSG di Ujung Tanduk, Mampukah Menahan Tekanan atau Akan Terjun Lebih Dalam?

Langkah Vietnam ini dilihat sebagai landasan awal yang kokoh, bukan akhir dari segalanya. UU ini tidak langsung menciptakan sistem regulasi super lengkap seperti di Jepang atau Uni Eropa, namun menjadi pijakan utama untuk membangun kerangka hukum yang lebih kuat di masa mendatang.

Vietnam bukan negara pertama yang mengakui kripto, tapi langkah ini tetap luar biasa karena muncul dari negara berkembang dengan sistem regulasi yang sebelumnya konservatif terhadap mata uang digital. Pengakuan resmi ini akan:

• Memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha kripto dan investor.

• Mendorong masuknya modal asing ke sektor blockchain dan teknologi keuangan.

• Menjadi daya tarik baru bagi startup dan inovator teknologi digital di Asia Tenggara.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Vietnam menunjukkan minat besar terhadap kripto. Laporan dari Chainalysis pernah menyebut Vietnam sebagai salah satu negara dengan adopsi kripto tertinggi di dunia. Namun, tanpa kepastian hukum, semua aktivitas itu berjalan dengan risiko tinggi. Kini, situasinya berubah drastis: Vietnam memberikan sinyal hijau untuk inovasi.

BACA JUGA:BRI dan Rumah BUMN Cetak UMKM Siap Ekspor: Kisah Sukses Baker’s Gram

Yang tak kalah penting, UU ini disebut-sebut selaras dengan standar anti-pencucian uang internasional. Artinya, Vietnam tak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga agar langkahnya tidak menyalahi aturan global.

Undang-undang ini membuka peluang Vietnam untuk mempererat hubungan dengan organisasi seperti Financial Action Task Force (FATF)—badan dunia yang mengawasi standar global anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Integrasi ini akan sangat penting bagi Vietnam dalam membangun reputasi sebagai negara dengan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.