JEKTVNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, bersama pihak Hutama Karya (HK) melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek jalan tol di Ness, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat (1/11). Kunjungan ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait dampak negatif dari pengerjaan jalan tol, seperti debu yang berlebihan dan kerusakan infrastruktur jalan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut lebih dari 50 warga yang terdampak langsung dari proyek ini. Mereka menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari debu yang masuk ke dalam rumah hingga kerusakan jalan yang menghambat aktivitas sehari-hari. "Debu di sini sangat mengganggu, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di luar," ungkap Ibu Susi, salah seorang warga.
Menanggapi keluhan warga, Junior Project Director HK Seksi 4, Ahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan perbaikan jalan yang rusak dan penyiraman rutin. Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. "Kami akan mengevaluasi kembali sistem penyiraman dan mempertimbangkan untuk membangun jalan khusus bagi kendaraan proyek," ujar Ahmadi.
BACA JUGA:Hari Santri Nasional, Ketua DPRD Provinsi Jamb Harapkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh pihak HK. Namun, ia juga menekankan pentingnya mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. "Kita harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak," tegas Ivan.
Lebih lanjut, Ivan menyarankan agar pihak HK melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek ini. "Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan solusi yang dihasilkan akan lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak," ujarnya.
BACA JUGA:Paripurna Pembentukan AKD Masa Jabatan 2024-2029 di DPRD Provinsi Jambi
Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan bahwa pihak HK akan segera melakukan perbaikan jalan yang rusak dan meningkatkan frekuensi penyiraman. Selain itu, akan dibentuk tim gabungan antara pemerintah daerah, pihak HK, dan perwakilan warga untuk memantau perkembangan proyek dan mencari solusi jangka panjang.