JEKTVNEWS.COM - Polemik angkutan batu bara di Jambi kembali mencuat, menyusul peningkatan volume kendaraan pengangkut batu bara yang melintasi jalan raya dari wilayah Batanghari. Meski berbagai upaya penindakan telah dilakukan, persoalan ini tak kunjung menemukan solusi.
Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi menjelaskan bahwa peningkatan volume angkutan batu bara terjadi akibat debit air di Batanghari yang menurun.
"Seharusnya distribusi batu bara dilakukan melalui Terminal Khusus (TUKS) di Batanghari, namun karena debit air surut, angkutan tersebut masuk ke wilayah Kota Jambi," ungkap Dhafi, Kamis (19/9/2024).
Kondisi ini menyebabkan arus kendaraan angkutan batu bara di jalan raya meningkat, yang berpotensi menimbulkan kemacetan parah.
BACA JUGA:Silent Walking Jadi Tren Baru untuk Kurangi Stres dan Tingkatkan Kesadaran Diri
Selain masalah volume kendaraan, tonase berlebih dari kendaraan pengangkut batu bara juga menjadi perhatian.
"Tonase berlebihan ini berdampak buruk pada kondisi jalan, yang bisa mengakibatkan kerusakan jalan lebih cepat," tambah Dhafi.
Terkait masalah ini, Dhafi menegaskan bahwa solusi terbaik adalah melakukan penindakan tegas dari hulu tambang, bukan hanya di jalan raya.
BACA JUGA:KPK Ungkap Penyalahgunaan Dana CSR BI dan OJK, Dugaan Korupsi Terkuak
"Pelanggaran ini bermula dari hulu tambang, karena angkutan batu bara diarahkan keluar dari zona distribusi yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa instruksi Gubernur Jambi terkait zona distribusi angkutan batu bara seringkali dilanggar, sehingga tindakan dari sumber permasalahan harus dilakukan.
Lebih lanjut, Dhafi menjelaskan bahwa penindakan di hulu tambang bukanlah kewenangan polisi.
"Di hulu tambang, yang memiliki wewenang adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Perhubungan terkait pemuatan angkutan. Jika instruksi Gubernur dilanggar, Satpol PP di tingkat kabupaten juga bisa melakukan tindakan," jelasnya.
BACA JUGA:Heboh, Hadiri Undangan Pernikahan, Cabup Hairan Dikerumuni Emak-Emak Betara
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan integrasi antara berbagai pihak terkait dalam menangani persoalan ini.
Dengan peningkatan volume angkutan yang terus terjadi, penanganan komprehensif dan tegas sangat dibutuhkan demi menghindari dampak buruk yang lebih luas, baik dari segi kemacetan maupun kerusakan infrastruktur jalan.