JEKTVNEWS.COM - Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membangun pemerintahan yang lebih terstruktur dan efektif. Salah satu langkah konkritnya adalah rencana pembentukan tiga badan baru setelah mendirikan Badan Gizi Nasional. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Ferry Latuhihin, yang menegaskan bahwa Prabowo membutuhkan setidaknya empat badan baru dalam masa pemerintahannya mendatang. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintah dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi hijau. Badan-badan yang akan dibentuk tersebut diharapkan dapat berperan penting dalam menjawab tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, terutama di era pasca-pandemi.
BACA JUGA:Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi dengan Teknologi AI Mulai 1 Oktober
Ferry Latuhihin menjelaskan bahwa salah satu badan yang telah direalisasikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 adalah Badan Gizi Nasional. Badan ini diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan gizi di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor kesehatan masyarakat. Selain Badan Gizi Nasional, Prabowo juga merencanakan pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Badan ini memiliki fokus utama dalam menangani isu perubahan iklim yang semakin mendesak serta mengelola tata niaga karbon. Dalam konteks ini, BP3I-TNK juga akan berfungsi sebagai pengelola dana hijau (green fund), yang akan bekerja sama dengan sektor swasta, termasuk pihak asing, dalam proyek-proyek hijau.
Menurut Ferry, BP3I-TNK akan segera diluncurkan setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden. Badan ini akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP) yang kini sedang dalam tahap finalisasi. Bahkan, menurutnya, sudah ada kandidat kuat yang akan memimpin badan ini, meskipun belum diumumkan secara resmi. Pembentukan BP3I-TNK bukan tanpa alasan. Ferry menjelaskan bahwa Indonesia perlu segera beralih ke ekonomi hijau, mengingat persaingan global di sektor manufaktur dan tekstil semakin sulit. Indonesia harus mencari jalan baru untuk tetap relevan dalam peta ekonomi dunia, dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi hijau yang memiliki prospek besar di masa depan.
BACA JUGA:Netizen Dibuat Heboh! Gibran Rakabuming Klarifikasi Tudingan Akun Kaskus
BP3I-TNK diharapkan menjadi pusat dari berbagai inisiatif hijau yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola tata niaga karbon dan memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi target pengurangan emisi yang telah disepakati dalam perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Selain itu, badan ini akan mengelola dana hijau yang diperoleh dari sektor swasta, termasuk investor asing yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau di Indonesia. “Green fund ini sudah banyak sekali pihak asing yang mendekati saya dan teman-teman untuk ikut serta dalam proyek-proyek yang tersedia. Ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk membangun infrastruktur hijau yang berkelanjutan,” ungkap Ferry.
Selain BP3I-TNK, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Badan ini dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor, sehingga dapat mendukung program-program pembangunan nasional. Pemerintah diharapkan dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya keuangan negara, termasuk dalam hal penerimaan pajak dan non-pajak, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ferry juga menyebut kemungkinan pembentukan satu badan lainnya yang akan berkaitan dengan Bulog dan sektor pangan. Namun, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dan struktur badan tersebut. Yang pasti, badan ini akan memainkan peran penting dalam menjamin stabilitas pangan nasional, yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo.
BACA JUGA:Resmikan Rehabilitasi dan Renovasi Pembangunan Venue PON XXI di Aceh
Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pembentukan badan-badan baru ini dianggap sebagai langkah visioner dari Prabowo. Isu perubahan iklim, ekonomi hijau, dan tata kelola pangan adalah beberapa aspek penting yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Pembentukan Badan Penerimaan Negara juga dinilai penting untuk memastikan bahwa negara memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan. Dengan manajemen yang lebih baik, penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa harus membebani masyarakat dengan pajak yang lebih tinggi. Ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi fiskal pemerintahan Prabowo. Dengan dukungan teknologi dan kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah optimis bahwa badan-badan ini dapat berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tantangan perubahan iklim, ekonomi hijau, dan ketahanan pangan adalah isu-isu penting yang akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo di masa mendatang.
BACA JUGA:Pemprov Jambi Tegaskan Komitmen Pengusaha Tambang Laksanakan Ingub no 1 tahun 2024