JAKARTA – Tahun depan, pengalokasian dana desa akan fokus pada tiga aspek yakni ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa dengan memperkuat program padat karya tunai.
Diketahui, dana desa merupakan kebijakan pengalokasian anggaran untuk mendorong pembangunan dan mempercepat roda perekonomian di pedesaan.
Mengutip laman resmi DitjenPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Minggu (12/7), kebijakan pengalokasian dana desa juga mempertimbangkan karakteristik desa dan kinerja desa. Msailkan, difokuskan pada penguatan pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan.
Untuk digitalisasi desa, pemerintah akan fokus dalam meningkatkan konektivitas desa dan transformasi ekonomi di pedesaan dengan model digital.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar telah menerbitkan Permen Nomor 7/2020 yang memprioritaskan dana desa untuk Jaring Pengaman Sosial (IPS) sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Kebijakan ini untuk mengatasi masyarakat pedesaan yang terdampak Covid-19.
Program itu termasuk adanya Desa Tanggap Covid-19, BLT Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program tersebut tanpa syarat dan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan kerja. “PKTD menjadi salah satu amunisi menjelang rebound ekonomi desa, yang dimulai dari wisata desa, produksi pertanian, diikuti sektor ekonomi lainnya,” katanya.
Dia meyakini rebound desa akan segera terwujud. Apalagi pihaknya telah memiliki beberapa strategi untuk menyongsong rebound ekonomi. Antara lain menajlin kerja sama dan permodalan bagi petani dan nelayan, Kemendes PDTT memfasilitas kerjasama Bumdes dengan marketplace, dan intensifikasi lahan produktif di kawasa transmigrasi.
Hingga 7 Juli 2020, lanjut dia, telah terbentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 di 64.805 desa yang mencakup 1,88 juta relawan. Tugas relawan itu antara lain mendata warga rentan sakit, keluarga penerima BLT Dana Desa, dan menyemprotkan disinfektan. “Keberadaan relawan sangat efektif, dari 66.220 orang positif Covid-19 pada 7 Juli 2020, hanya 909 orang yang berasal dari desa,” ucapnya.
Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengatakan, kebetulan ia salah satu ekonom yang menginisiasi program lima tahun bersama Bappenas tentang pengembangan ekonomi desa dengan ekonomi digital.
“Ekonomi desa harus mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi digital. Salah satunya melalui mendorong produk yang diproduksi di desa bisa bersaing di e-commerce,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (12/7).
Menurutnya, keberhasilan di desa bisa mengembangkan produk dalam negeri dan bisa bersaing dengan produk dari luar adalah kemudahan akses internet. “Untuk mencapai itu, pemerintah perlu meningkatkan akses internet hingga ke desa dan meningkatkan kapasitas produksi desa agar dapat bersaing serta mendorong pemanfaatan produk desa untuk kebutuhan nasional,” pungkasnya.