Pencemaran sungai akibat aktivitas tambang batubara telah menyebabkan kematian anak-anak rimba. Pada 2019, lima anggota kelompok Tumenggung Minang meninggal akibat mengkonsumsi air yang diduga tercemar limbah dari aktivitas tambang batubara.
Anggota kelompok Tumenggung Ngelembo juga jadi korban.
Bukan hanya itu, aktivitas angkutan tambang batubara juga telah memakan korban. Satu orang kelompok Tumenggung Mena, meninggal ditabrak angkutan batubara. Jalan berdebu juga membuat banyak SAD sesak napas.
Direktur Perkumpulan Hijau Feri Irawan mendesak mentri ATR/BPN mencabut izin HGU PT SDM karena terbukti terlantar.
"Kami juga minta menteri ESDM mencabut izin tambang di wilayah HGU SDM, karen itu ruang hidup Suku Anak Dalam. KPK RI juga perlu memeriksa pejabat Pemprov Jambi karena ada dugaan kolusi izin dengan para pemilik dan pelaku tambang," katanya.
BACA JUGA:Sinsen Kenalkan Kecanggihan New Honda EM1 e: dan EM1 e: PLUS di Jambi
Gubernur Jambi Al Haris harus bertindak tegas dengan menindaklanjuti surat rekomendasi Gubernuur Jambi sebelumnya, Fachrori Umar yang meminta BPN Provinsi Jambi mengevaluasi izin HGU PT SDM.
“Kalau Gubernur sekarang diam dan membiarkan masalah ini berlarut, patut kita curigai, ada apa?” kata Feri.
Menurutnya, sebagai kepala daerah, Gubernur Jambi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat harus bersikap tegas.
“Jangan biarkan masyarakat menderita, hanya karena pemerintah mendapatkan pendapatan daerah dari tambang batubara dan sawi," ungkapnya.
Feri meminta agar semua izin tambang batubara di Jambi dievaluasi, terutama tambang batubara di wilayah Koto Boyo yang telah menghancurkan ruang hidup SAD.
“Kita juga minta Inspektur Tambang, yang seharusnya mengawasi tambang di Jambi dibubarkan, karena tidak ada gunanya. Mereka hanya datang ke tambang seperti preman," ujarnya.
BACA JUGA:3 September 2024, Paus Fransiskus Berkunjung ke Indonesia
Sementara Tumenggung Jelitai, kelompok Orang Rimba di Padang Kelapo yang ikut jadi korban PT SDM mengatakan akibat konflik berkepanjangan, kelompoknya pindah ke wilayah Sungai Geger, tetapi konflik dengan PT Adimulia Palmo Lestari—perkebunan sawit.
Sebagian menempati pemukiman yang dibangun pemerintah di wilayah Padang Kelapo, tetapi banyak yang tak betah.
“Sekarang kemano kami nak pindah, semua sudah masuk izin PT. Wilayah kami itu sudah tidak ado lagi. Sekarang kami tekepung,” katanya.