JEKTVNEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi tugas besar dalam mengelola sejumlah gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2024 mendatang. Sebagai pengelola barang milik negara (BMN), Kemenkeu memiliki peran sentral dalam menentukan nasib aset pemerintah pusat di Jakarta. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Encep Sudarwan, menyebutkan bahwa total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, hanya sekitar Rp300 triliun dari jumlah tersebut yang akan dikelola ulang menyusul pemindahan ibu kota. Meskipun demikian, belum ada kepastian mengenai skema pengelolaan yang akan diambil oleh Kemenkeu.
BACA JUGA:Tim SAR Gabungan Mengevakuasi Korban Banjir di Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo
Sebagai opsi pengelolaan, Kemenkeu merencanakan sejumlah skema, termasuk menyewakan, Build Operate and Transfer (BOT), Build Transfer Operation (BTO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai. Dalam upaya ini, Encep menjelaskan bahwa Kemenkeu akan melakukan reengagement di Jakarta, dengan fokus pada kantor-kantor yang membutuhkan ruang kerja. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menegaskan keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman dan layak untuk hidup dan berbisnis. Untuk mendukung visi tersebut, Kemenkeu tengah melakukan kajian untuk mengkonsolidasikan sejumlah aset negara di wilayah tertentu. Encep memberikan contoh dengan menggabungkan sejumlah aset di wilayah Monas, Jakarta Pusat, yang kemudian dapat dijadikan ruang publik atau area hijau.
BACA JUGA:Jelang Natal 2023, 476.160 Kendaraan Tercatat Melewati 4 Jalan Tol di Jabotabek
Dalam menjalankan misi ini, Kemenkeu sedang menguji berbagai bentuk kerja sama untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset tersebut. Meskipun pihaknya belum menetapkan skema pengelolaan yang pasti, langkah-langkah ini menandakan komitmen untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat, bukan hanya fokus pada penerimaan finansial semata.