Jakarta - Peserta program kartu prakerja yang lolos gelombang pertama hingga kemarin belum menerima uang yang dijanjikan pemerintah. Meski demikian, hari ini pendaftaran gelombang kedua dibuka.
Pendaftaran gelombang kedua itu dibuka sampai Kamis (23/4) pukul 16.00 WIB.
Saat pendaftaran gelombang pertama lalu, jumlah pendaftar lebih dari 5 juta orang. Sementara itu, yang dinyatakan lolos dan diumumkan pada Jumat (17/4) sampai tadi malam (19/4) belum menerima kucuran uang dari pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah menjanjikan bahwa peserta yang lolos seleksi bisa langsung ikut pelatihan. Namun, ternyata uang untuk membeli paket pelatihan itu belum diterima. Misalnya yang dialami Najib Munandar. Pria asal Pontianak tersebut lolos gelombang pertama. ”Sampai saat ini (kemarin, Red) saldo belum masuk,” katanya. Karena itu, dia belum bisa memilih dan mendaftar pelatihan online. Pria yang bekerja di hotel dan sedang dirumahkan itu ingin mengambil paket pelatihan online kursus bahasa Inggris, IT, dan industri kreatif.
Untuk diketahui, biaya pelatihan tidak seratus persen masuk ke platform. Baik Ruangguru, Pintaria, maupun yang lain. Uang yang masuk dari harga paket itu dibagi untuk vendor atau pembuat konten pelatihan dan pemilik platform. Pembagiannya bervariasi. Untuk platform Maubelajarapa, skemanya 20:80. Maksudnya, 80 persen untuk vendor atau lembaga kursus pembuat konten pelatihan dan 20 persen untuk platform.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik model pelatihan online berbayar tersebut. Dia menganggap tarif pelatihan itu cukup mahal. ”Pelatihan kartu prakerja seharusnya bisa diakses gratis, tidak perlu bayar. Materinya juga sudah banyak di Google,” ujar Anggawira. Dia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan. BPK harus memeriksa proyek senilai Rp 5,6 triliun tersebut.
Sebagaimana diketahui, total anggaran program kartu prakerja mencapai Rp 20 triliun. Dari jumlah itu, yang dialokasikan untuk pelatihan online Rp 5,6 triliun.
”Di sisi lain, penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas. Dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user,” ujarnya. Pelatihan tersebut tidak boleh sampai mubazir karena tidak match dengan kebutuhan. Karena itu, harus ada skema link and match.
Anggawira juga meminta anggaran kartu prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sebab, rakyat yang mengisolasi diri sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.
”Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga,” katanya. Dengan anggaran Rp 20 triliun, lanjut dia, program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Misalnya untuk membeli sembako.