Tjahjo menambahkan, aturan dan pengawasan yang ada saat ini juga sudah cukup mumpuni. Berbagai bimbingan serta pengarahan untuk area rawan korupsi juga sering dilakukan. Baik di level perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa hingga penggunaan hibah dan bantuan sosial. "Ini harus hati-hati, kalau masih OTT, ini mental yang bersangkutan," imbuhnya.
Terkait status salah satu tersangka sebagai bupati Batubara, lanjutnya, pihaknya tengah menyiapkan berkas pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) untuk wakilnya. Khususnya jika yang bersangkutan ditahan oleh KPK. "Biasanya KPK segera menyampaikan pada kami, ini ditahan, langsung kami proses," terangnya.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, politisi PDIP itu menjelaskan, salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perubahan struktur Inspektorat. Nantinya, inspektorat tidak lagi bertanggung jawab pada Kepala Daerah di wilayahnya, melainkan kepada pemerintahan di atasnya. Tjahjo menjelaskan, PP tersebut masih dalam pemantapan. Secara prinsip, pihak istana sudah menyetujui hal tersebut. Sehingga dalam waktu dekat akan segera direalisasikan.
(far/syn)