Fraksi DPRD Beri Pemandangan Umum Terhadap LKPD 2023
Rapat Paripurna DPRD Batanghari-Jektvnews-
BATANGHARI, JEKTVNEWS.COM - DPRD Kabupaten Batanghari kembali melanjutkan rapat paripurna pada, dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2023. Pada acara tersebut, dewan memberikan pandangan terhadap peningkatan PAD dan menyoroti adanya tunda bayar.
Senin sore 27 Mei 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Bupati Batanghari tahun 2023. Rapat ini berlangsung di Ruang Aula Utama Kantor DPRD.
Pada kesempatan tersebut, ada sembilan fraksi DPRD yang memberikan pemandangan umum, diantaranya fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP Dan PKS. Namun, untuk fraksi PDIP, hanya memberikan berkas, sebab anggotanya sedang berada dinas diluar daerah.
Fraksi DPRD Partai Amanat Nasional Azizah mengatakan, berdasarkan LKPD yang tertuang dalam dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dana belanja daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023. Ada beberapa pemandangan umum dari fraksi PAN yang perlu menjadi perhatian serius.
Seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD tahun 2023 sebesar 138 miliar 723 juta rupiah lebih atau 68,59 persen dari target 202 miliar 608 juta rupiah lebih. Dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan 29,70 persen atau 31 miliar 823 juta rupiah, sebab ditahun 2022 lalu realisasi PAD sebebesar 107 miliar 138 juta rupiah lebih. Dengan begitu, diharapkan kedepannya pad ini terus mengalami peningkatan.
“Tercatat ada 23 objek pajak daerah atau 79,3% yang tidak berhasil mencapai target, akibatnya target dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp53.818.000.000 hanya mampu teralisasi 42.191.670.882 atau 8,40%. Begitupun pencapaian realisasi pada retribusi daerah dari 16 objek retribusi daerah yang ditetapkan dengan target total PAD sebesar Rp7.720.648.040,” jelas Azizah, Fraksi PAN DPRD Batanghari, Senin (27/5).
BACA JUGA:KPU Kota Jambi Data Ulang Jumlah TPS Pilkada 2024
Sementara itu, fraksi Demokrat Adi Susanto menyampaikan, pihaknya mengamati dan menyoroti tentang pembayaran serta keterlambatan atau disebut tunda bayar pada beberapa kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2023 , perlu penjelasan letak kesalahannya sehingga terjadi keterlambatan tersebut.
“Kami dari fraksi Partai Demokrat DPRD di Kabupaten Batanghari menyampaikan pandangan dan tanggapan serta catatan sebagai berikut. Pertama sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengalokasian pengelolaan keuangan daerah kami mengamati laporan keuangan,” ujar Adi Susanto, Fraksi Demokrat DPRD Batanghari, Senin (27/5).
BACA JUGA:Dua Orang Laki-Laki Terjaring Operasi Anti Narkotika Di Kabupaten Sarolangun
Selanjutnya pihaknya juga ingin memberikan saran tentang penata usahaan serta pengamanan aset tetap yang ada di Kabupaten Batanghari yang menurut pihaknya belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset belum dikuasai dengan alasan yang tidak relevan.
Sumber:
- Share:
