JEKTVNEWS.COM - Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu program komitmen pemerintah untuk menjaga dan memajukan ekonomi nasional, melalui pengembangan sektor rill khusunya di bidang pelaku usaha mikro diharapkan adanya peningkatan khusus dan percepatan pengembangna untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
Hal ini juga berdasar dan memiliki tujuan yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs). KUR juga banyak bertransformasi dengan peningkatan yang cukup signifikan, lewat perubahan skema KUR sejak pertama kali diluncurkan melalui Imbal Jasa Penjamninan hingga ditetapkan menjadi subsidi di tahun 2015.
BACA JUGA:Mulai Hari Ini! Kartu Prakerja Gelombang Baru Dibuka, Berikut Cara Pendaftarannya
Pada tahun kemarin BRI Research Institute meneliti tingkat efesiensi ekonomi KUR dengan menggunakan konsep yang hampir menyerupai konsep DWL (Dead Weight Loss) yang mengataan bahwa adanya kebijakan subsidi Bunga membuat suku bunga KUR samakin rendah dan menyebabkan gagalnya efesiensi di pasar.
Oleh karena itu, untuk mengurangi DWL, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023 merilis kebijakan baru terikat KUR, hal ini juga agar aktiviatas ekonomi dan kemajuan UMKM semakin optimis bisa dilakukan. Adanya kebijakan ini mengenai penerapan tingkat suku bunga KUR yang tahun ini mulai dilakukan secara berjenjang hingga pembatasan pegajuan nasabah KUR yang melakukan pengajuan berulang.
BACA JUGA:Ketahui Manfaat dan Resiko Minuman Bersoda Bagi Kesehatan
Hal ini menjadi solusi paling cermat yang bisa dilakukan sebab memberikan penyelesaian yang tepat untuk pemerintahan yaitu menghemat biaya pengeluran tetapi tidak menekan pelaku UMKM, karena pelaku UMKM masih dapat menikmati subsidi bunga KUR untuk meningkatkan efektiftas dan kapasitas usaha mereka.
Adanya kebijakan skema subdisi ini juga tertuang dalam peraturan Kemenko Perekonomin terbaru dan dengan ini bisnis segemen UMKM semakin optimis untuk terus berkembang dan menjadikan ekonomi nasional berkembang lebih pesat dan lebih cepat dari sebelumnya.