Jumat 18 December 2020
Oleh : Dahlan Iskan
YANG gratis memang menyenangkan. Apalagi yang bilang gratis seorang presiden: Pak Jokowi.
Beliau menegaskan vaksin Covid-19 nanti gratis. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita, kelihatannya, tidak mau kalah dengan Singapura.
Dulu, saya pikir, akan ada dua jalur vaksin: gratis dan berbayar. Yang gratis adalah untuk yang tidak mampu. Sedang yang mampu harus membeli sendiri.
Saya pun sempat membayangkan: yang gratis itu harus lewat BPJS kesehatan. Sekaligus membangun sistem agar BPJS kita mendapat momentum untuk memperkukuh diri.
Untuk itu BPJS harus bekerja sama dengan Biofarma Bandung –sebagai produsennya. Kita memimpikan BPJS harus semakin kuat. Sebagai andalan kita untuk menangani sistem kesehatan nasional yang kuat.
Sedang untuk yang berbayar saya membayangkan akan diserahkan ke Kimia Farma dan perusahaan farmasi swasta. Pemerintah tinggal mengatur impornya dan menetapkan harga jual tertingginya.
Saya mengikuti apa yang terjadi di Tiongkok. Di sana juga ada jalur berbayar. Harganya, dua kali suntik, 65 USD. Atau sekitar Rp 800.000.
Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp 1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp 1 juta itu. Negara hemat Rp 50 triliun.
Tapi pikiran saya itu bubar. Presiden sudah menegaskan semuanya gratis.
Maka pertanyaan yang muncul setelah itu adalah: bagaimana cara menggilir yang gratis itu. Semua kita rela kalau tenaga medis dan pendukungnya mendapat giliran pertama.
Setelah itu akan muncul problem keadilan. Saya membayangkan pemerintah lagi sibuk mengatur pengelompokan masyarakat yang begitu banyak.
Memang persoalan terbesar bukan itu. Yang paling sulit adalah bagaimana Indonesia bisa dapat membeli vaksin itu dalam jumlah yang cukup.
Kapasitas pabrik vaksin tentu terbatas –dibanding kebutuhan. Apalagi yang sudah pasti mendapat izin baru Pfizer, Amerika. Yang memiliki dua pabrik: di Michigan dan Belgia.