JAKARTA – Penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan isu keretakan Partai Gerindra dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diamini pengamat politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta (UNJ), Saiful Anam. Alasannya, KPK langsung melakukan penindakan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Bukan upaya pencegahan seperti yang selama ini digaungkan lembaga antirasuah tersebut.
“Jelas akan menimbulkan keretakan,” ujar Saiful Anam saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11/2020).
“Karena kita tahu semangat yang diusung KPK adalah pencegahan. Kenapa kepada Edhy Prabowo malah langsung penindakan?” ujarnya.
Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan kader partai juga akan berpikir ke arah sana.
“Bukan tidak mungkin mereka (Prabowo dan Gerindra) heran dan apakah ada skenario di balik itu semua?” ulasnya.
“Itulah saya kira pertanyaan-pertanyaan di benak Prabowo,” katanya.
Pendapat berbeda dilontarkan pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara.
Menurutnya, penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu tidak akan memperngaruhi hubungan Prabowo-Jokowi. “Justru Jokowi tetap butuh Prabowo,” katanya.
Setidaknya, ada beberapa alasan yang membuat Igor yakin bahwa koalisi dan hubungan tokoh yang dua kali berhadapan di pilpres itu tetap baik.
Pertama, faktor kedekatan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP pengusung Jokowi.
Kedekatan keduanya diyakini akan tetap terjaga demi kepentingan Pemilu 2024.
Kedua, sikap akomodatif Prabowo terhadap proses hukum di KPK.
Sejauh ini, belum terlihat adanya intervensi dari Gerindra terhadap proses hukum yang dijalani Edhy Prabowo.
Ketiga, adalah faktor kepulangan Habib Rizieq. “Gerindra bisa memainkan kartu penting (karena memiliki kedekatan dengan HRS), terutama pasca Jokowi lengser di 2024,” hemat Igor.